Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

China Tolak Cabut RUU Ekstradisi Usulan Pemimpin Hong Kong

China Tolak Cabut RUU Ekstradisi Usulan Pemimpin Hong Kong carrie lam. ©CGTN America

Merdeka.com - Pemerintah China menolak proposal Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam tentang pencabutan RUU Ekstradisi. Sebaliknya, pemerintah Beijing justru memerintahkan pemimpin Hong Kong itu untuk tidak menuruti tuntutan pengunjuk rasa.

Menurut pejabat senior pemerintah yang dikutip oleh Channel News Asia, tidak hanya meminta Lam mempertahankan RUU ekstradisi, Beijing juga meminta Lam untuk tidak membentuk penyelidikan atas kericuhan yang mewarnai demo Hong Kong. Dikatakan, permohonan penyelidikan tersebut mengacu pada tuduhan bahwa kepolisian bertindak berlebihan dalam menghadapi demonstran.

"Mereka bilang 'tidak' pada kelima tuntutan itu. Situasinya jauh lebih rumit daripada yang disadari kebanyakan orang," ujar sumber tersebut.

Orang lain juga bertanya?

Awal musim panas ini, Lam mengajukan proposal ke China, berisi lima tuntutan utama demonstran Hong Kong. Lam berpendapat, dengan mengabulkan lima tuntutan demonstran dan menarik RUU ekstradisi mampu meredam ketegangan politik di wilayahnya, Channel News Asia mengabarkan pada Jumat (30/8).

Dikabarkan, laporan Lam telah disusun sebelum pertemuan yang dipimpin oleh pejabat senior China di Shenzhen, 7 Agustus lalu. Pertemuan tersebut membahas tentang krisis politik di Hong Kong.

Dalam pertemuan tersebut, lima tuntutan pengunjuk rasa diperiksa kelayakannya. Saat itu, sempat dibahas pula kemungkinan untuk mengabulkan sejumlah tuntutan para demonstran, guna meredakan situasi.

Selain soal penarikan RUU ekstradisi, tuntutan lain yang dianalisis dalam proposal Lam adalah tentang penyelidikan independen terhadap protes.

Disampaikan pula bahwa pengunjuk rasa menolak istilah 'kerusuhan' sebagai gambaran dari perjuangan mereka mendapat hak demokrasi.

Sementara, dua tuntutan lain yang diajukan demonstran adalah pemilihan umum yang sepenuhnya demokratis, serta segera menuntaskan proses hukum bagi mereka yang telah ditangkap selama aksi protes berlangsung.

Dari semua tuntutan pokok yang diajukan demonstran, seorang pejabat senior pemerintah yang disamarkan identitasnya mengatakan, penarikan RUU ekstradisi dan penyelidikan independen menjadi hal yang paling ideal untuk dilakukan.

Dia menambahkan, mengabulkan dua hal tersebut akan menjadi langkah yang tepat untuk menenangkan massa. Sebaliknya, sikap diam Lam selama ini justru memicu amarah yang semakin besar.

Untuk diketahui, RUU ekstradisi menjadi salah satu masalah utama yang mendorong terjadinya protes. Menanggapi protes terhadap RUU tersebut, Lam akhirnya menangguhkannya. Namun, dirinya tidak mengatakan secara tegas bahwa RUU itu telah benar-benar ditarik.

Hingga saat ini, pemerintah Beijing masih kukuh pada pendiriannya, menuduh ada campur tangan asing di balik demonstrasi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu itu. China berkali-kali memperingatkan negara lain untuk tidak ikut campur soal krisis politik Hong Kong.

Reporter Magang: Anindya Wahyu ParamitaReporter: Siti KhotimahSumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Keras! Hasto PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! Hasto PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang

Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
China Mengaku Belum Keluarkan Aturan Resmi Melarang Warganya Pakai iPhone
China Mengaku Belum Keluarkan Aturan Resmi Melarang Warganya Pakai iPhone

Sebelumnya China telah melarang para pejabatnya menggunakan iPhone. Alasannya keamanan siber.

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya
Huawei Mate 60 Pro 5G Disebut Jadi Simbol Perlawanan Sanksi AS
Huawei Mate 60 Pro 5G Disebut Jadi Simbol Perlawanan Sanksi AS

Tindakan Huawei ini membuat parlemen AS berang. Bahkan sampai serukan boikot.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Makin Panas dengan Amerika! China Larang Pejabatnya Pakai iPhone
Makin Panas dengan Amerika! China Larang Pejabatnya Pakai iPhone

China melarang para pejabat di lembaga pemerintah pusat menggunakan iPhone.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Tindakan Kongkret China Dukung Palestina, Benarkan Perlawanan Bersenjata Hingga Damaikan Hamas-Fatah
Tindakan Kongkret China Dukung Palestina, Benarkan Perlawanan Bersenjata Hingga Damaikan Hamas-Fatah

China menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada Palestina selama konflik dengan Israel.

Baca Selengkapnya