China Tolak Cabut RUU Ekstradisi Usulan Pemimpin Hong Kong
Merdeka.com - Pemerintah China menolak proposal Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam tentang pencabutan RUU Ekstradisi. Sebaliknya, pemerintah Beijing justru memerintahkan pemimpin Hong Kong itu untuk tidak menuruti tuntutan pengunjuk rasa.
Menurut pejabat senior pemerintah yang dikutip oleh Channel News Asia, tidak hanya meminta Lam mempertahankan RUU ekstradisi, Beijing juga meminta Lam untuk tidak membentuk penyelidikan atas kericuhan yang mewarnai demo Hong Kong. Dikatakan, permohonan penyelidikan tersebut mengacu pada tuduhan bahwa kepolisian bertindak berlebihan dalam menghadapi demonstran.
"Mereka bilang 'tidak' pada kelima tuntutan itu. Situasinya jauh lebih rumit daripada yang disadari kebanyakan orang," ujar sumber tersebut.
-
Siapa bos China yang membuat pernyataan kontroversial? Dalam perkembangan terbaru, ia telah meminta maaf atas komentarnya yang kontroversial.
-
Apa yang dilakukan polisi China? Sang polisi bahkan tak segan turun tangan mempromosikan dagangan sang penjual dengan pengeras suara. 'Enam mao per setengah kilogram,' katanya. Saat salah seorang calon pembeli melirik, sang polisi turut menggiring sosoknya ke lapak.'Silakan kalau mau lihat dulu,' ungkapnya.
-
Kenapa Mentan harus menunda perjalanannya ke China? 'Sebenarnya saya harus berangkat ke China. Tapi mendengar kabar, kami dengar kabar setelah keliling Padang, Sumatera Barat.' 'Kena musibah, termasuk pertanian jadi saya mundurkan. Insyaallah dalam waktu dekat mungkin paling lambat bulan depan, anggarannya sudah turun untuk Sumbar.
-
Kenapa polisi China mengusur pedagang? Dia diberi imbauan agar tak berjualan di lokasi. Sebab, hal tersebut diungkap sang polisi dapat memicu kecelakaan bagi diri sendiri dan pengguna jalan raya lainnya. 'Anda tidak bisa berjualan semangka di sini. Ini bisa mengganggu lalu lintas,' terangnya.
-
Kenapa orang Cina menolak pindah? Di sisi lain, rumah paku juga menjadi simbol perlawanan rakyat kepada pemerintah Cina yang dianggap semena-mena dalam menggusur rumah warga demi pembangunan daerah maupun nasional.
-
Apa alasan HKBP menolak izin tambang? Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang,' ungkap Ephorus HKBP, Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/6).
Awal musim panas ini, Lam mengajukan proposal ke China, berisi lima tuntutan utama demonstran Hong Kong. Lam berpendapat, dengan mengabulkan lima tuntutan demonstran dan menarik RUU ekstradisi mampu meredam ketegangan politik di wilayahnya, Channel News Asia mengabarkan pada Jumat (30/8).
Dikabarkan, laporan Lam telah disusun sebelum pertemuan yang dipimpin oleh pejabat senior China di Shenzhen, 7 Agustus lalu. Pertemuan tersebut membahas tentang krisis politik di Hong Kong.
Dalam pertemuan tersebut, lima tuntutan pengunjuk rasa diperiksa kelayakannya. Saat itu, sempat dibahas pula kemungkinan untuk mengabulkan sejumlah tuntutan para demonstran, guna meredakan situasi.
Selain soal penarikan RUU ekstradisi, tuntutan lain yang dianalisis dalam proposal Lam adalah tentang penyelidikan independen terhadap protes.
Disampaikan pula bahwa pengunjuk rasa menolak istilah 'kerusuhan' sebagai gambaran dari perjuangan mereka mendapat hak demokrasi.
Sementara, dua tuntutan lain yang diajukan demonstran adalah pemilihan umum yang sepenuhnya demokratis, serta segera menuntaskan proses hukum bagi mereka yang telah ditangkap selama aksi protes berlangsung.
Dari semua tuntutan pokok yang diajukan demonstran, seorang pejabat senior pemerintah yang disamarkan identitasnya mengatakan, penarikan RUU ekstradisi dan penyelidikan independen menjadi hal yang paling ideal untuk dilakukan.
Dia menambahkan, mengabulkan dua hal tersebut akan menjadi langkah yang tepat untuk menenangkan massa. Sebaliknya, sikap diam Lam selama ini justru memicu amarah yang semakin besar.
Untuk diketahui, RUU ekstradisi menjadi salah satu masalah utama yang mendorong terjadinya protes. Menanggapi protes terhadap RUU tersebut, Lam akhirnya menangguhkannya. Namun, dirinya tidak mengatakan secara tegas bahwa RUU itu telah benar-benar ditarik.
Hingga saat ini, pemerintah Beijing masih kukuh pada pendiriannya, menuduh ada campur tangan asing di balik demonstrasi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu itu. China berkali-kali memperingatkan negara lain untuk tidak ikut campur soal krisis politik Hong Kong.
Reporter Magang: Anindya Wahyu ParamitaReporter: Siti KhotimahSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya China telah melarang para pejabatnya menggunakan iPhone. Alasannya keamanan siber.
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaSalah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca SelengkapnyaPKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca SelengkapnyaTindakan Huawei ini membuat parlemen AS berang. Bahkan sampai serukan boikot.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaChina melarang para pejabat di lembaga pemerintah pusat menggunakan iPhone.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaChina menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada Palestina selama konflik dengan Israel.
Baca Selengkapnya