Israel Bayar Google Ads Demi Sebarkan Kampanye Kotor Lawan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, Ini Tujuannya
Israel menuduh UNRWA terlibat dalam Operasi Badai Al-Aqsa yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober.
Pemerintah Israel membayar kampanye iklan Google untuk menyerang Badan Pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA). Tel Aviv menuduh lembaga tersebut terlibat "terorisme" dan terlibat dalam Operasi Badai Al-Aqsa Hamas, menurut laporan WIRED.
Majalah teknologi yang berbasis di AS tersebut melaporkan pada tanggal Senin (26/8), Israel memasang iklan yang muncul ketika istilah UNRWA atau UNRWA USA dicari dalam mesin pencarian tersebut. Iklan yang dipasang Israel itu dapat “menarik calon donor ke halaman web yang penuh dengan tuduhan mengapa UNRWA tidak dapat dipercaya."
“Kampanye anti-UNRWA hanyalah satu rangkaian iklan yang diatur Israel dalam beberapa bulan terakhir yang telah menuai keluhan baik di dalam maupun di luar perusahaan,” kata beberapa karyawan dan mantan karyawan Google kepada WIRED, dikutip dari The Cradle, Rabu (28/8).
Ini menunjukkan “hubungan rumit yang dijaga Google dengan klien periklanannya, Israel, dan batasan kebijakan perusahaan terhadap dugaan misinformasi dalam iklan,” tulis WIRED.
Hasil analisis menunjukkan, antara Mei dan Juli, ketika pengguna mencari lebih dari 300 istilah berkaitan dengan UNRWA, iklan Israel muncul sebanyak 44 persen, sementara iklan UNRWA USA ditayangkan sebanyak 34 persen.
Israel juga telah menayangkan iklan di AS melalui Google, bertuliskan “UNRWA tidak dapat dipisahkan dari Hamas” dan “terus mempekerjakan teroris.”
“Ada kampanye yang sangat kuat untuk membubarkan UNRWA. Saya ingin masyarakat mengetahui apa yang terjadi dan betapa berbahayanya hal ini, terutama pada saat kehidupan warga sipil sedang diserang di Gaza,” kata Mara Kronenfeld, Direktur Eksekutif UNRWA AS, yang telah menghabiskan puluhan ribu dolar untuk mencoba mengalahkan iklan Israel tersebut.
Kampanye iklan Israel melawan badan tersebut semakin mengancam defisit pendanaan dan menghambat upaya mereka dalam mendukung warga Palestina yang terkena dampak perang di Gaza.
Bantahan PBB
Menanggapi tuduhan Israel bahwa UNRWA terlibat dalam Operasi Badai Al-Aqsa Hamas, Kantor Layanan Pengawasan PBB (OIOS) meluncurkan penyelidikan awal tahun ini, dan merilis temuannya pada awal Agustus.
“Dalam satu kasus, tidak ada bukti yang diperoleh OIOS untuk mendukung tuduhan keterlibatan anggota staf, sementara dalam sembilan kasus lainnya, bukti yang diperoleh OIOS tidak cukup untuk mendukung keterlibatan anggota staf,” kata kantor PBB tersebut.
“Sehubungan dengan sembilan kasus lainnya, bukti yang diperoleh OIOS menunjukkan bahwa anggota staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan 7 Oktober.”
"OIOS tidak dapat secara independen mengotentikasi informasi yang digunakan oleh Israel untuk mendukung tuduhan tersebut.”
UNRWA telah mendukung pengungsi Palestina dan pengungsi internal Palestina sejak tahun 1950 melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan lainnya. Mayoritas pegawainya di Gaza adalah warga Palestina.
Ratusan anggota staf PBB dan anggota keluarga mereka telah dibunuh oleh tentara Israel di Gaza, kata PBB bulan lalu. Lebih dari 200 di antaranya pernah menjadi anggota UNRWA.
- Potret Mahalini Pulang Kampung ke Bali, Cantik Banget saat Buat Kue di Dapur & Ternyata Disusul Adik-adik Rizky Febian
- Momen IShowspeed Diberi Batik Dibilang Khas Malaysia, Langsung Cari Tahu Ternyata Asal Indonesia
- Potret Kamar Bunda Corla di Rumah Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting 'Kok Bau?'
- Ibunda Beberkan Bullying Dialami dr Aulia Berujung Kematian: Dibentak Saat Sakit Hingga Tugas Nyaris 24 Jam
- Disebabkan Karena Faktor Genetik atau Lingkungan, Ketahui Penyebab Terjadinya Buta Warna pada Seseorang
- Hari Ariyanti
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024
