Jelang Pemilu, Facebook dan Twitter Jadi Medan Tempur Buzzer Politik Jokowi & Prabowo

Merdeka.com - Hampir setiap hari, 'Janda', seorang ibu rumah tangga Indonesia dengan 2.000 pengikut Twitter, memberikan tips gaya hidup, keluhan tentang kehidupan kota, dan memuji bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meningkatkan kesejahteraan hidupnya sebagai seorang ibu muda.

Namun si Janda ini benar-benar tak ada. Pemilik akun Twitter aslinya ialah seorang lelaki lajang paruh baya yang menawarkan layanan media sosial politik untuk mendukung kampanye capres petahana Jokowi.

Si Janda ini adalah ketua salah satu tim "buzzer" di media sosial, yang bermunculan di Indonesia menjelang pemilihan presiden April mendatang.

Berita Prabowo Subianto lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

"Medan pertempuran kita adalah media sosial. Konten yang kami buat untuk Pemilu menjangkau setidaknya satu juta orang per minggu," kata pemilik akun Janda, yang menolak disebutkan namanya, sebagaimana dilansir dari Reuters, Rabu (13/3).

Dalam wawancara dengan Reuters, puluhan anggota tim buzzer, konsultan media sosial dan pakar siber menggambarkan serangkaian operasi media sosial yang disebut sebagai penyebaran propaganda terkait Jokowi dan penantangnya, pensiunan jenderal Prabowo Subianto.

Jokowi dinyatakan unggul atas Prabowo dalam berbagai survei. Keduanya juga pernah bertarung pada Pilpres sebelumnya tahun 2014. Saat itu Jokowi menang tipis. Berita palsu juga menyebar saat Pilpres 2014, dan saat itu 'perang' di media sosial juga tidak begitu berbeda dibandingkan tahun ini.

Berdasarkan UU yang mengatur pencemaran nama baik di internet, membuat dan menyebarkan berita palsu termasuk perbuatan melanggar hukum atau ilegal, tetapi memiliki akun media sosial dengan nama palsu tidak termasuk pelanggaran, kecuali jika meniru nama orang lain. Namun perusahaan media sosial kebanyakan mempertahankan akun dengan nama palsu.

Tiga buzzer yang terlibat langsung dalam kampanye saat ini menggambarkan bagaimana mereka mengoperasikan ratusan akun media sosial yang dipersonalisasi masing-masing atas nama kandidat. Satu membantah menyebarkan berita palsu, sementara dua mengatakan mereka tidak peduli tentang keakuratan konten.

Kedua tim kampanye menyangkal menggunakan buzzer atau menyebarkan hoaks.

Pakar politik dan media Universitas Nasional Australia, Ross Tapsell mengatakan, sudah biasa bagi kandidat di Asia Tenggara menyewa ahli strategi kampanye daring, yang pada gilirannya memanfaatkan sepasukan orang untuk menyebarkan konten di media sosial.

"Jadi tidak ada hubungan langsung sama sekali dengan kandidat," katanya.

Para pakar siber mengatakan, kampanye buzzer telah jauh melampaui upaya Facebook dan perusahaan media sosial lainnya untuk mengurangi penciptaan akun palsu dan menyebarkan berita palsu. Reuters menemukan, sementara akun robot sesekali dihapus, akun palsu yang dipersonalisasi seperti "Janda" tersebar luas di platform Twitter dan Facebook, meskipun melanggar aturan perusahaan.

Misinformasi yang disebarkan akun asli, yang sering dimanfaatkan oleh tim buzzer - merajalela di Facebook dan juga Instagram, WhatsApp serta Twitter. Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan mereka bekerja sama dengan pemerintah dan mengatasi hoaks.

Perwakilan Twitter, Facebook dan Whatsapp mengatakan kepada Reuters, mereka secara teratur menghapus akun palsu di Indonesia, tetapi menolak menyebut berapa jumlah akun yang telah dihapus.

Kepada Reuters, Juru Bicara Twitter mengatakan pihaknya sedang berupaya menghapus jaringan akun yang terlibat dalam penyebaran misinformasi dan disinformasi.

Facebook, yang menganggap Indonesia sebagai pasar terbesar ketiga di dunia dengan perkiraan 130 juta akun, mengatakan, pihaknya melatih badan-badan manajemen pemilihan bagaimana menandai berita palsu kepada perusahaan, yang kemudian dievaluasi oleh moderator dan dihapus jika melanggar standar komunitasnya.

Bagi Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, upaya itu tidak cukup. Dia mengatakan pemerintah telah meminta perusahaan media sosial bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membuat SOP yang akan memungkinkan hoaks dan berita penipuan untuk ditandai dan ditangani.

Namun, kata Rudiantara, perusahaan media sosial belum mematuhinya. "Kami memperkirakan ini akan menjadi semakin buruk ketika semakin dekat dengan Pemilu," kata Harry Sufehmi, salah satu pendiri Mafindo, sebuah organisasi yang memerangi berita palsu, yang mendaftarkan hampir 500 akun media sosial terkait dengan politik pada tahun 2018.

Harry merupakan salah satu dari tiga pakar yang penelitiannya menemukan proporsi hoaks lebih besar menargetkan Jokowi, yang digambarkan sebagai sosok anti-Islam, antek China, atau komunis. Sementara hoaks yang menyasar Prabowo Subianto porsinya lebih kecil.

Menjadi Buzzer Demi Uang

Pada suatu sore di Jakarta baru-baru ini, salah satu ketua tim buzzer menatap layar dua ponsel yang memiliki lebih dari 250 akun Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube dan akun Twitter, masing-masing dengan akun palsu. Dia memperbarui status dengan mengunggah konten yang memuji prestasi Jokowi atau menjelekkan Prabowo dan pasangannya.

Dia membantah menyebarkan hoaks, namun fokus pada konten yang menceritakan keunggulan kliennya. Tetapi dia mengakui dia memang mencari kesalahan lawan sebagai bagian dari "paket lengkap" unggah status dan video yang dia jual seharga Rp 200 juta rupiah per bulan.

Stafnya beranggotakan 15 orang, disebut sebagai "pasukan dunia maya", di sisi lain ketua tim buzzer ini juga memiliki subkontraktor, di seluruh Indonesia, yang banyak di antaranya tidak mengetahui identitas utama klien.

Kepada Reuters dia mengaku dibayar penasihat kampanye Jokowi.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menyangkal keberadaan buzzer ini. Namun Ace mengatakan kampanye memiliki kewajiban untuk melawan narasi palsu atau negatif terhadap Jokowi.

Buzzer lain mengakui dibayar penasihat kampanye Prabowo. Sementara buzzer ketiga mengatakan menyediakan layanan ke agen media sosial yang digunakan oleh kedua kandidat.

Koordinator tim digital Prabowo-Sandi, Anthony Leong, membantah mereka menggunakan tim buzzer. Dia mengatakan pihaknya memiliki 10.000 sukarelawan digital yang menggunakan nama asli dan hanya mengizinkan mereka mengirim konten positif.

Pekerjaan Menyenangkan

Menurut buzzer yang diwawancarai, seorang 'prajurit siber' junior dapat dibayar antara Rp 1 juta hingga Rp 50 juta per proyek tergantung pada jangkauan akun media sosialnya.

"Bagi sebagian besar kami, pekerjaan itu menyenangkan dan gajinya layak," kata buzzer yang mengaku sebagai kontraktor untuk agen media sosial yang digunakan tim kampanye Jokowi dan Prabowo.

Dia berperan membuat trending topic selama momen-momen penting Pemilu, menggunakan tagar dan konten yang disediakan agensinya.

"Bagi saya, tidak ada tipuan atau apa yang disebut konten negatif. Bahannya hanya datang dari klien," katanya kepada Reuters.

Pradipa Rasidi, seorang peneliti di Universitas Indonesia, mengatakan sebagian besar buzzer adalah mereka yang baru lulus dari universitas."Karena sulit untuk mencari pekerjaan setelah jadi sarjana dan gajinya lebih tinggi," ujarnya.

Pekerjaan ini mempunyai risiko hukum. Aktivitas buzzer dapat dihukum penjara jika dinilai melanggar undang-undang pencemaran nama baik di Indonesia.

Ketiga buzzer yang diwawancarai Reuters menolak disebutkan namanya atau memberikan rincian tertentu dari operasi mereka karena risiko tersebut. Namun, terancam diblokir oleh perusahaan media sosial bukan masalah: Tidak ada di antara mereka yang akun atau unggahannya pernah dihapus.