Laporan HRW: Perlakuan China Atas Muslim Uighur Adalah Kejahatan Kemanusiaan

Merdeka.com - China melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas perlakuannya terhadap etnis minoritas Uighur dan Muslim Turki lainnya di wilayah Xinjiang, dan Beijing bertanggung jawab atas “kebijakan penahanan massal, penyiksaan, dan persekusi kultural, di antara berbagai pelanggaran lainnya”, demikian disampaikan Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah laporan baru.

Laporan berisi 53 halaman itu, berjudul “Break Their Lineage, Break Their Roots” (Putuskan Silsilah Mereka, Putuskan Akar Mereka), mendokumentasikan serangkaian pelanggaran yang juga termasuk penghilangan paksa, pengawasan massal, pemisahan keluarga, pemaksaan kembali ke China, kerja paksa, kekerasan seksual, dan pelanggaran hak-hak reproduksi.

Laporan tersebut, yang ditulis dengan bantuan Klinik HAM dan Resolusi Konflik Fakultas Hukum Stanford, menekankan penindasan Beijing atas Muslim Turki bukanlah fenomena baru, itu telah mencapai “tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya”.

Laporan itu juga mengatakan, jutaan orang telah ditahan di 300 sampai 400 fasilitas, termasuk kamp-kamp “edukasi politik”, pusat penahanan praperadilan, dan penjara. Sementara itu, anak-anak yang anaknya ditangkap kadang-kadang ditempatkat di lembaga atau panti milik pemerintahan.

Sejak 2017, ketika Beijing meningkatkan tindakan kerasnya, penangkapan di Xinjiang sebanyak 21 persen dari semua penangkapan di China, walaupun wilayah itu hanya mencakup 1,5 persen dari populasi. Laporan juga mengatakan penangkapan di wilayah itu meningkat sampai 306 persen dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan lima tahun pertama.

Sejak 2017, pemerintah China juga “menggunakan berbagai dalih untuk merusak atau menghancurkan” dua pertiga masjid di wilayah itu.

“Jelas, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran spesifik yang serius, dengan sengaja melakukannya sebagai bagian serangan meluas atau sistematis terhadap populasi sipil,” jelas Direktur HRW China, Sophie Richardson, dalam konferensi pers pada Senin.

“Dan ini merupakan pelanggaran HAM terbesar di bawah hukum internasional,” lanjutnya, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (20/4).

Richardson mencatat bahwa sementara penelitian mereka belum mencapai standar tertinggi di bawah hukum internasional untuk membuktikan "niat genosida" oleh pemerintah China, "tidak ada dalam laporan ini yang menghalangi temuan itu".

PBB, parlemen Kanada, Belgia, dan Belanda, serta kelompok HAM lainnya telah menyebut Beijing melakukan genosida. Beberapa negara, termasuk AS, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada, telah menjatuhkan sanksi terhadap China.

Beijing sejak lama membantah tuduhan pelanggaran HAM tersebut, menyebutnya serangan fitnah dan berdalih kamp penahanan merupakan pusat pelatihan vokasi untuk mengatasi ekstremisme.

Tindakan internasional

Dalam konferensi pers tersebut, Direktur Eksekutif HRW, Kenneth Roth, menyerukan tindakan internasional terkoordinasi dan mendesak Dewan HAM PBB membentuk komisi penyelidikan dengan kewenangan untuk menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, mengidentifikasi pejabat yang bertanggung jawab, dan menyiapkan peta jalan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka.

Laporan tersebut, yang memuat informasi dari dokumen pemerintah, kelompok HAM, media, dan akademisi, juga menyiapkan rekomendasi untuk pemerintah untuk menekan Beijing atas tuduhan pelanggaran tersebut, termasuk “menuntut tanggung jawab pidana dan negara atas kejahatan ini, sanksi yang ditargetkan, dan tindakan di bawah mekanisme PBB lainnya, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)”.

Roth juga meminta perusahaan untuk memutuskan hubungan dengan Xinjiang, mengatakan "pada tahap ini tidak mungkin bagi perusahaan untuk mengimpor dari Xinjiang tanpa mengambil risiko keterlibatan dalam penggunaan kerja paksa yang meluas".

Laporan hari Senin mengatakan “tingkat pemaksaan” yang terlibat dalam program pemerintah yang menempatkan Muslim Turki dalam pekerjaan di Xinjiang dan China “tampaknya telah meningkat secara dramatis” dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan tersebut menambahkan, “bukti menunjukkan bahwa para tahanan telah dikirim untuk melakukan kerja paksa setelah mereka dibebaskan dari kamp pendidikan politik Xinjiang. Gambar satelit juga menunjukkan kemunculan baru-baru ini dari pabrik-pabrik baru, yang terhubung ke atau dekat kamp, di mana narapidana diduga diberikan upah rendah atau tenaga kerja yang tidak dibayar.”