Lawan Barat, Erdogan minta parlemen setuju hukuman mati diberlakukan

Merdeka.com - Kesal dengan negara-negara Eropa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berniat memberlakukan lagi hukuman mati di negaranya. Jika rencana itu terealisasi, maka niat negerinya bergabung Uni Eropa sudah tertutup rapat.

"Saya percaya, atas izin Allah, setelah pemilihan 16 April nanti, parlemen akan melakukan usul rakyat untuk hukuman fisik," ujar Erdogan saat diwawancara sebuah stasiun televisi di bagian barat kota Canakkale, Minggu (19/3), seperti dilansir alaraby.co.uk.

Untuk menjadi undang-undang, aturan ini harus dibubuhi tanda tangan kepala negara. Namun, Erdogan berjanji akan langsung menandatanganinya "tanpa ragu".

Pernyataan ini disampaikannya setelah pemerintahannya terlibat perang dingin dengan Eropa, setelah Jerman dan Belanda membatalkan kedatangan menteri Turki untuk mengampanyekan referendum, untuk memperkuat kekuasaan Erdogan.

Ketegangan terjadi sejak Erdogan menyebut pemimpin Jerman sebagai Nazi, dan menyebut diplomat top Berlin sebagai sosok "menggelikan". Sejauh ini belum ada tanda-tanda perang dingin tersebut berakhir hingga berlanjut rencananya mencantumkan kembali hukuman mati.

Turki sendiri menghapus total hukuman mati sejak 2004 sebagai bagian dari keinginan negara ini bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Alhasil jika sanksi tersebut berlaku kembali membuat Eropa menolak keanggotaan mereka.

Sementara itu, eksekusi berdasarkan hukum sudah tidak berjalan sejak 25 Oktober 1984. Di mana orang terakhir yang digantung adalah militan sayap kiri Hidir Aslan usai kudeta 1980-an.

Beberapa hukuman mati berikutnya dilakukan tanpa perintah pengadilan, di mana pada 1999 pemimpin separatis Kurdi Abdullah Ocalan dan beberapa anak buahnya dipaksa mengakhiri nyawanya di tiang gantungan.

Erdogan memang beberapa kali menyatakan keinginannya untuk mengadakan lagi hukuman mati. Namun, ini pertama kalinya dia meminta parlemen untuk menyetujui usulnya setelah referendum untuk mengubah konstitusi.

Usul ini diucapkannya pertama kali setelah berlangsungnya kudeta gagal pada 15 Juli 2016 lalu, yang dianggapnya memberi keadilan bagi keluarga korban. Hukuman ini diyakini bakal dijatuhi untuk para pendukung ulama besar Turki Gulen, di mana 43 ribu orang dipenjarakan dan sedang menunggu atau sedang menjalani persidangan.