PBB: Dunia Dihantui Bencana Kelaparan, Hampir 1 Miliar Penduduk Terdampak

Merdeka.com - Tingkat kelaparan dunia naik lagi tahun lalu setelah pada 2020 juga meningkat akibat pandemi Covid-19. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan, kelaparan dan migrasi massal bisa semakin parah tahun ini disebabkan perang di Ukraina ditambah perubahan iklim.

Pada 2021, badan PBB mencatat sebanyak 828 juta orang atau hampir 10 persen dari populasi dunia terdampak kelaparan. Ini lebih tinggi 46 juta dibanding 2020 dan 150 juta lebih banyak dibanding 2019. Demikian disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pangan Dunia (WFP), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporan Keamanan Pangan dan Nutrisi PBB 2020 yang dirilis pada Rabu.

Tingkat kelaparan dunia masih relatif tidak berubah antara 2015 dan 2019.

"Ada bahaya nyata angka-angka ini akan naik jauh lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang," jelas Direktur Eksekutif WFP, David Beasley, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (7/7).

Penyebabnya, lanjut Beasley, meroketnya harga makanan, bahan bakar, dan pupuk yang dipicu perang Rusia-Ukraina.

"Hasilnya akan menciptakan destabilisasi global, kelaparan, dan migrasi massal dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus bertindak hari ini untuk mencegah bencana besar ini," lanjutnya.

Rusia dan Ukraina adalah eksportir gandum ketiga dan keempat terbesar di dunia, sedangkan Rusia juga eksportir utama bahan bakar dan pupuk.

Perang telah mengganggu ekspor kedua negara, mendorong meroketnya harga bahan pangan ke level tertinggi.

Laporan PBB tersebut memperkirakan pada 2020, 22 persen anak-anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting atau kurang gizi, sedangkan 6,7 persen atau 45 juta anak mengalami wasting atau gizi buruk mematikan, yang risiko kematiannya sampai 12 kali daripada stunting.

"Setiap tahun, 11 juta orang mati karena pola makan yang tidak sehat. Naiknya harga makanan berarti ini akan semakin memburuk," jelas Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"WHO mendukung upaya negara-negara untuk memperbaiki sistem pangan melalui pajak makanan tidak sehat, subsidi pilihan (makanan) sehat, melindungi anak-anak dari pemasaran yang merugikan, dan memastikan label nutrisi yang jelas."

Tiga badan PBB tersebut mengatakan rekomendasi utama adalah pemerintah mulai memikirkan kembali bagaimana mereka mengalokasikan ulang anggaran publik yang sudah ada untuk menurunkan harga makanan bergizi dan meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan makanan sehat.