Demonstran mengenakan rompi kuning menunjukkan poster saat menggelar aksi berjalan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (14/6).
Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK
Sidang Sengketa Pemilu
Aksi tersebut dilakukan sebagai menuntut ketidakadilan bertentangan Pancasila atas gugatan Pilpres 2019.
Sebuah poster yang dibawa demonstran ditunjukan selama aksi tersebut berlangsung.
Aparat Brimob terlihat bersiaga di sekitar Gedung MK.
Suasana jalan di depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlihat steril dari aktivitas lalu lintas selama sidang Perselisihan Halsi Pilpres 2019.
Kendaraan baracuda dan water canon kepolisian terlihat disiagakan di lokasi.
Sejumlah Polantas berjalan di setiap titik jalan yang menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (14/6). Arus lalu lintas terlihat dialihkan selama sidang tersebut berlangsung.
Andi Mansar meminta MK memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli untuk menetapkan pihak pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tapa
Baca SelengkapnyaAndika Perkasa-Hendrar Prihadi, memprotes banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada Kamis, 9 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaKhusus untuk sidang perdana panel 3 harus dijadwalkan ulang karena Hakim Konstitusi Anwar Usman sakit
Baca SelengkapnyaTotal ada 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024, dengan rincian 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 pemilihan bupati, dan 49 pemilihan wali kota.
Baca SelengkapnyaJokowi menduga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu kelelahan, setelah sibuk mempersiapkan pernikahan anaknya.
Baca SelengkapnyaFaiz menyebut, MK telah melakukan persiapan matang dalam melaksanakan setiap sidang sengketa Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaYusril Ihza Mahendra mengungkapkan, bakal ada perubahan terhadap Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 tentang presidential threshold
Baca SelengkapnyaSidang panel 3 sengketa Pilkada 2024 ditunda lantaran Hakim Konstitusi Anwar Usman sakit dirawat di rumah sakit
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil Pilkada atau sengketa pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, kajian-kajian ini akan segera dilakukan agar tidak lagi menyalahi aturan
Baca SelengkapnyaMenkum memastikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) akan berpedoman pada lima rekayasa konstitusional yang telah diberikan MK.
Baca SelengkapnyaKajian-kajian atas putusan MK tersebut akan segera dilakukan agar tidak lagi menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya