Flare Asap Dibakar Massa Aksi Buruh Saat Berunjuk Rasa

Omnibus Law

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Massa aksi dari berbagai elemen buruh menyalakan flare asap saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu menyuarakan penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja sekaligus meminta Presiden mengeluarkan Perpu pencabutan UU

Massa aksi dari berbagai elemen buruh menyalakan flare asap saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Upah Buruh Menteri Ketenagakerjaan Segera Bentuk Regulasi soal Upah Sesuai Keputusan MK, Perusahaan Harus Patuh

Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.

Baca Selengkapnya

PHK Karyawan Putusan MK Perketat Aturan PHK, Perusahaan Tak Bisa Sepihak Pecat Karyawan

Putusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024, yang salah satu poin utamanya menyentuh mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca Selengkapnya

Berita Paham Daftar 21 Pasal yang Berubah dari Gugatan UU Cipta Kerja

MK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.

Baca Selengkapnya

uu cipta kerja 12 Poin Penting Putusan MK yang Ubah UU Cipta Kerja, Kabar Baik untuk Buruh

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.

Baca Selengkapnya

uu cipta kerja Poin Krusial dalam Gugatan UU Cipta Kerja, Menuju UU Tenaga Kerja yang Diperbarui

MK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Tok! MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja

Gugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.

Baca Selengkapnya

uu cipta kerja Gugatan UU Cipta Kerja di MK, Pemberi Kerja Diingatkan Hakim Tunjuk Pekerja Lokal jadi Pendamping TKA

Penegasan tersebut disampaikan MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, yakni terkait uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.

Baca Selengkapnya