Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.

NasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.

Penolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.

Sejumlah partai Koalisi KIM dan KIM Plus terlihat hadir pada saat acara HUT ke-18 Hanura.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.

PDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.

Ronny tidak mengungkapkan nama pihak yang diduga sebagai otak penyebaran spanduk tersebut, tetapi pelaku merasa terganggu ketegasan Megawati.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi eks politikus PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

Bukan tanpa alasan PDIP melakukan pemecatan terhadap Jokowi, karena dianggap telah melakukan pelanggaran.

Semua spanduk yang terpasang di beberapa lokasi itu dengan tulisan atau isi yang sama, namun berlatar warna yang berbeda-beda.

PDIP menegaskan siap menerima serangan apapun yang ditujukan.