Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memusnahkan jutaan batang rokok dan tembakau ilegal yang merupakan hasil sitaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur II, di Malang, Selasa (3/11). Sebanyak 6.172.315 batang rokok dan 1,6 ton tembakau iris ilegal merugikan negara hingga Rp 1,6 miliar.
Menkeu musnahkan jutaan rokok ilegal yang rugikan negara Rp 1,6 M
Kemenkeu
Meski kerugian negara tak terlalu besar namun pemusnahan ini membantu industri rokok yang legal.
Menkeu Bambang Brojonegoro memeriksa tembakau ilegal yang akan dimusnahkan di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang, Selasa (3/11).
Jutaan batang rokok saat hendak dimusnahkan di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang, Selasa (3/11).
Senjata api yang ikut disita bersama jutaan batang rokok dan tembakau ilegal.
Menkeu Bambang Brojonegoro memusnahkan jutaan batang rokok dan tembakau ilegal di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang, Selasa (3/11).
Menkeu Bambang Brojonegoro memusnahkan jutaan batang rokok dan tembakau ilegal di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang, Selasa (3/11).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.
Baca SelengkapnyaKemenkeu menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif PPN menjadi 12 persen jika diakumulasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2025) sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaPPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca SelengkapnyaAturan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) ini dianggap berpotensi merugikan baik konsumen maupun produsen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa Trump merupakan sosok yang dikenal proteksionisme dalam melindungi neraca dagang negaranya.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menilai LPDP memiliki peranan penting dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.
Baca SelengkapnyaLangkah ini dilakukan untuk melindungi industri lokal dari lonjakan impor yang dapat mengancam daya saing produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMerek dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk membedakan antara satu merek dengan merek lainnya.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, dari sisi komponen, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024.
Baca Selengkapnya