Dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno "Membahas Perkembangan Kondisi Keumatan dan Kebangsaan Terkini" pasca aksi 4 November lalu, di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (9/11). Rapat pleno ini membahas mengenai penanganan aksi 4/11 serta rekomendasi kepada pemerintah terkait penanganan kasus dugaan penistaan agama.
MUI gelar rapat pleno sikapi penanganan aksi 4 November
MUI
Dewan pertimbangan MUI menggelar rapat pleno "Membahas Perkembangan Kondisi Keumatan dan Kebangsaan Terkini" pasca aksi 4 November lalu, di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (9/11).
Dewan pertimbangan MUI menggelar rapat pleno "Membahas Perkembangan Kondisi Keumatan dan Kebangsaan Terkini" pasca aksi 4 November lalu, di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (9/11).
Dewan pertimbangan MUI menggelar rapat pleno "Membahas Perkembangan Kondisi Keumatan dan Kebangsaan Terkini" pasca aksi 4 November lalu, di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (9/11).
Dewan pertimbangan MUI menggelar rapat pleno "Membahas Perkembangan Kondisi Keumatan dan Kebangsaan Terkini" pasca aksi 4 November lalu, di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (9/11).
Dewan pertimbangan MUI menggelar rapat pleno "Membahas Perkembangan Kondisi Keumatan dan Kebangsaan Terkini" pasca aksi 4 November lalu, di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (9/11).
Nasaruddin menuturkan, jika hasil ijtima' ulama itu diterapkan, maka peserta haji membayar biaya haji yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaMUI juga mengajak masyarakat untuk terus melanjutkan gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan negara tersebut.
Baca SelengkapnyaMUI menilai, janji kampanye Elfianah Khamami sangat berlebihan dan sudah melampau batas kepatutan.
Baca SelengkapnyaPramono menegaskan bahwa jika ia terpilih sebagai Gubernur Jakarta maka akan menjadikan MUI sebagai mitra strategis pemerintah provinsi.
Baca SelengkapnyaMUI mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola penyembelihan hewan, khususnya yang menggunakan stunning
Baca SelengkapnyaKehidupan beragama tentu tidak bisa dilepaskan dari urgensi menjaga keutuhan persatuan bangsa
Baca SelengkapnyaMuti mengatakan, pemasangan label No Pork No Lard memang berlangsung sejak lama, saat belum diwajibkannya sertifikasi halal oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaBPJPH menjelaskan, isu ini berkaitan dengan penamaan produk dan bukan masalah kehalalan itu sendiri.
Baca SelengkapnyaLPPOM MUI telah melakukan penelusuran internal atas 32 produk yang disebutkan oleh BPJPH.
Baca SelengkapnyaMasyarakat tidak mudah terpengaruh dengan banyak hoaks yang beredar di media sosial
Baca SelengkapnyaMUI mengatakan kedatangan Paus ini bisa meningkatkan hubungan antar umat beragama dan persaudaraan antar bangsa.
Baca SelengkapnyaCholil mengatakan, pelarangan pemakaian jilbab bagi anggota Paskibraka justru malah melanggar aturan konstitusi dan Pancasila.
Baca Selengkapnya