Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Cak Budi memberi keterangan pres terkait kasus Cak Budi yang diduga menyalahgunakan donasi di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (4/5).
Di depan Mensos, Cak Budi minta maaf uang donasi dibelikan Fortuner
Cak Budi
Menteri Sosial mendorong pegiat sosial Cak Budi untuk melembagakan kegiatan sosialnya sehingga sesuai dengan aturan dan memenuhi standar transparansi.
Cak Budi saat memberi keterangan pers terkait kasus dugaan menyalahgunakan donasi yang terkumpul melalui donasi.
Pengumpulan dana dan barang memiliki dasar hukum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan serta keputusan Menteri Sosial.
Dalam acara konpers itu Cak Budi menjelaskan donasi yang terkumpul melalui program Kita Bisa (Kitabisa.com dan @kitabisacom) di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (4/5).
Cak Budi saat menyampaikan keterangan pers terkait kasus dugaan menyalahgunakan donasi untuk membeli Toyota Fortuner.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Cak Budi saat menyampaikan keterangan pers terkait kasus dugaan menyalahgunakan donasi.
Lewat putusan ini, MK menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) 20 persen.
Baca SelengkapnyaUji materi ini sebelumnya diajukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaSaifulloh mengatakan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai klaim ini.
Baca SelengkapnyaYusril menegaskan, semua pihak, termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tersebut tanpa dapat melakukan upaya hukum apapun.
Baca SelengkapnyaSetelah ini, Korlantas Polri akan fokus mempersiapkan skema lalu lintas untuk arus mudik Lebaran 2025.
Baca SelengkapnyaBanyak yang menyebut rumah tersebut menjadi destinasi wisata baru di Solo terutama pada libur periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Pigai dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM pada Selasa 31 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDPR heran terjadi perbedaan angka di internal kementerian itu.
Baca SelengkapnyaPenyitaan tersebut dilakukan KPK dalam rentang bulan Oktober hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaMalvino dipecat usai terlibat bersama 16 anggota polisi lainnya memeras penonton Djakarta Warehouse Management (DWP) diduga menyalahgunakan narkoba.
Baca SelengkapnyaJenderal BG juga mengungkap temuan adanya aset para koruptor yang tersebar di luar negeri
Baca Selengkapnya