Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dan juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat memenuhi panggilan akan dimintai keterangan komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (08/03/2013). Syarief Hasan dimintai keterangan terkait indikasi bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka Anas Urbaningrum.
Syarief Hasan dimintai keterangan oleh KPK
Anas Urbaningrum
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dan juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat memenuhi panggilan akan dimintai keterangan komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (08/03/2013).
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dan juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat memenuhi panggilan akan dimintai keterangan komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (08/03/2013).
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dan juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat memenuhi panggilan akan dimintai keterangan komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (08/03/2013).
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dan juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat memenuhi panggilan akan dimintai keterangan komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (08/03/2013).
Senior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.
Baca SelengkapnyaAnas mengatakan, partai yang dipimpinnya tengah menilai dan menimbang pasangan capres-cawapres yang berlaga dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan perlu kecermatan dan pertimbangan sebelum memutuskan mendukung siapa.
Baca SelengkapnyaAnas Urbaningrum menyatakan PKN tidak terpengaruh jargon koalisi dalam menentukan dukungan ke Capres.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut Anas, koalisi yang ada saat ini masih bisa berubah.
Baca SelengkapnyaSurat pernyataan 'Temu Kangen Anas' menyebut acara ini tidak akan mengandung unsur politik.
Baca SelengkapnyaBawaslu menilai Pilkada sangat rentan memicu masalah besar.
Baca SelengkapnyaCara membayar kebaikan negara itu menurut Anas dengan kembali terjun politik.
Baca SelengkapnyaAnas belum memutuskan arah dukungan pada Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya"Jadi saya tegaskan, saya melihat tidak ada bacapres yang dijegal secara tidak wajar di luar jalur politik," kataAnas.
Baca SelengkapnyaAnas mengatakan silahturahmi menjadi tak baik apabila dipaksakan.
Baca Selengkapnya