Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa memenuhi undangan dari Komite Konvensi Capres Demokrat di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/8). Ali Masykur diundang untuk mengikuti wawancara pengenalan dan pendalaman, serta penyampaian visi dan misi Capres Demokrat.
Anggota BPK Ali Masykur Musa ikuti Konvensi Capres Demokrat
Konvensi Demokrat
Anggota BPK Ali Masykur Musa menyapa para wartawan saat bersiap mengikuti wawancara dengan Komite Konvensi Capres Demokrat di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/8).
Anggota BPK Ali Masykur Musa tersenyum saat bersiap mengikuti wawancara pra Konvensi Capres Demokrat di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/8).
Anggota BPK Ali Masykur Musa saat diwawancara oleh anggota Komite Konvensi Capres Demokrat di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/8).
Anggota BPK Ali Masykur Musa memberi tanggapan saat diwawancara oleh anggota Komite Konvensi Capres Demokrat di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/8).
PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.
Baca SelengkapnyaPSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaFaktanya selama ini setelah negara menghukum pelaku tindak pidana khususnya korupsi, maka vonis besaran uang pengganti tidak sesuai dengan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaRieke Diah menekankan bahwa keputusan mengenai PPN 12% harus mempertimbangkan aspek konstitusional dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaBanyak pihak bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan yang membuat rakyat menjerit.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca SelengkapnyaKedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaPenolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.
Baca SelengkapnyaPAN menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Baca SelengkapnyaSejumlah partai Koalisi KIM dan KIM Plus terlihat hadir pada saat acara HUT ke-18 Hanura.
Baca Selengkapnya