Sengketa Pilkada
Petugas melayani pemohon di tempat sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil Pilgub Serentak 2018 di Gedung Mahakamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/7). Mahkamah Konstitusi resmi membuka Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2018.
Petugas melayani pemohon di tempat sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil Pilgub Serentak 2018 di Gedung Mahakamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/7). Mahkamah Konstitusi resmi membuka Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2018.
Petugas beraktivitas di depan layar monitor di tempat sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil Pilgub Serentak 2018 di Gedung Mahakamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/7). Mahkamah Konstitusi resmi membuka Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2018.
Petugas berjaga di tempat sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil Pilgub Serentak 2018 di Gedung Mahakamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/7). Mahkamah Konstitusi resmi membuka Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2018.
Petugas berjaga di tempat sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil Pilgub Serentak 2018 di Gedung Mahakamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/7). Mahkamah Konstitusi resmi membuka Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2018.
Suasana aktivitas tempat sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil Pilgub Serentak 2018 di Gedung Mahakamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/7). Mahkamah Konstitusi resmi membuka Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2018.
Menurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca Selengkapnya
MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca Selengkapnya
MK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca Selengkapnya
MK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca Selengkapnya
Gugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca Selengkapnya
MK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan
Baca Selengkapnya
Sejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi