Kader PDIP yang juga Walikota Surabaya Tri Rismaharini (tengah) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyambut kedatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) dalam acara pembukaan sekolah partai bagi calon kepala daerah PDIP angkatan ke-II di Depok, Jawa Barat, Senin (21/7). Sekolah yang diikuti para kader terbaik dari daerah di seluruh Indonesia ini diadakan dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak pada akhir 2015 mendatang.
Keakraban Mega dan Risma hadiri sekolah calon kepala daerah PDIP
PDIP
Senyum Megawati menyapa awak media saat tiba dalam acara pembukaan sekolah partai bagi calon kepala daerah PDIP angkatan ke-II di Depok, Jawa Barat, Senin (21/7).
Dalam acara tersebut, Megawati terlihat akrab dengan Tri Rismaharini.
Tri Rismaharini dan Megawati duduk bersebelahan dalam acara pembukaan sekolah partai bagi calon kepala daerah PDIP angkatan ke-II di Depok, Jawa Barat, Senin (21/7).
Selain itu, Megawati juga memberikan pujian setinggi langit untuk Tri Rismaharini ketika memberikan sambutan.
Menurut Megawati, kejujuran Tri Rismaharini dalam memimpin Kota Surabaya perlu dicontoh oleh kepala daerah lainnya.
Megawati saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan sekolah partai bagi calon kepala daerah PDIP angkatan ke-II di Depok, Jawa Barat, Senin (21/7).
Tri Rismaharini dan Megawati duduk bersebelahan dalam acara pembukaan sekolah partai bagi calon kepala daerah PDIP angkatan ke-II di Depok, Jawa Barat, Senin (21/7).
Tri Rismaharini dan Megawati duduk bersebelahan dalam acara pembukaan sekolah partai bagi calon kepala daerah PDIP angkatan ke-II di Depok, Jawa Barat, Senin (21/7).
PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada Januari 2025, memicu perdebatan sengit antara Partai Gerindra dengan PDIP
Baca SelengkapnyaPSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaPenolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.
Baca SelengkapnyaSejumlah partai Koalisi KIM dan KIM Plus terlihat hadir pada saat acara HUT ke-18 Hanura.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaPDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.
Baca SelengkapnyaRonny tidak mengungkapkan nama pihak yang diduga sebagai otak penyebaran spanduk tersebut, tetapi pelaku merasa terganggu ketegasan Megawati.
Baca SelengkapnyaRonny tidak mengungkapkan nama pihak yang diduga sebagai otak penyebaran spanduk tersebut, tetapi pelaku merasa terganggu ketegasan Megawati.
Baca Selengkapnya