Penerbitan lisensi FLEGT, Indonesia ekspor hasil hutan ke Eropa

Darmin Nasution

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kiri), Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir (kanan) dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerent (kiri) mengacungkan jempol di depan truk pengangkut peti kemas berisi produk kayu Indonesia saat Penerbitan Lisensi FLEGT di Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (24/11). Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan lisensi Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola, dan Perdagangan (FLEGT) dari Uni Eropa yang memudahkan ekspor produk kayu Indonesia ke negara-negara Uni Eropa.

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir (kanan) dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerent (kanan belakang) saat menghadiri Penerbitan Lisensi FLEGT di Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (24/11).

Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan lisensi Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola, dan Perdagangan (FLEGT) dari Uni Eropa yang memudahkan ekspor produk kayu Indonesia ke negara-negara Uni Eropa.

Suasana Penerbitan Lisensi FLEGT yang digelar di Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (24/11).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat bincang-bincang dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerent (kiri) saat menghadiri Penerbitan Lisensi FLEGT di Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (24/11).

Menko Perekonomian Darmin Nasution disambut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat akan menghadiri Penerbitan Lisensi FLEGT di Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (24/11).

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (tengah), Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir (kanan) saat menghadiri Penerbitan Lisensi FLEGT di Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (24/11).

Sri Mulyani Sri Mulyani Buka Suara Alasan Kemenkeu Tidak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian

Sri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.

Baca Selengkapnya

PNS Kabar Gembira, Tunjangan Kinerja PNS Kemenhub dan Kemenko Ekonomi Bakal Naik Tahun Depan

Anas menjelaskan terdapat beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi yang perlu dipenuhi agar kenaikan tukin disetujui.

Baca Selengkapnya

UMP UMP 2025 Dipastikan Naik, Besaran Kenaikan Masih Menjadi Misteri

Pemerintah akan tetap melakukan perhitungan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Deflasi Pemerintah Klaim Deflasi Lima Bulan Berturut-turut Tak Berkaitan dengan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen.

Baca Selengkapnya

Airlanggaa Hartarto Istri Cantik Menteri Airlangga Unggah Fotonya dan Suami saat Masih Cilik, Ternyata Kenal Sejak SD

Potret masa kecil Menko Perekonomian dan istri yang ternyata sudah saling kenal sejak masih SD.

Baca Selengkapnya

Mobil Listrik Tak Ada Pasar Mobil Listik Bekas Jadi Tantangan Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya

Alfamart Alasan Alfamart dan Indomaret Menjamur di Jakarta: Pendapatan per Kapita Penduduk Mencapai Rp300 Juta per Tahun

Sektor ritel di Jakarta kuat lantaran pendapatan per kapitanya sudah melewati jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Baca Selengkapnya

Monas Pemerintah Buka Pintu Swasta Kelola Aset Negara, Monas Bisa Diambil Aih?

HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.

Baca Selengkapnya

Mal di Jakarta Mal di Indonesia Diklaim Lebih Baik dari San Francisco, Menko Airlangga: Tak Ada Semodis di Indonesia

Tidak ada pusat perbelanjaan di negara manapun semodis di Indonesia. Terutama wilayah DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

PPN 12 persen Diam-Diam, Pemerintah Sudah Masukkan Kenaikan PPN 12 Persen ke RAPBN 2025

Namun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Bursa Karbon Sempat Dianggap Tak Laku, Nilai Transaksi Bursa Karbon Capai Rp36,7 Miliar per Juni 2024

Transaksi bursa karbon per Juni 2024 tercatat mencapai Rp36,7 miliar.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Kampus Luar Negeri Bakal Diundang untuk Didik Calon Tenaga Kerja Pembuatan Chip di Indonesia

Kemenperin saat ini telah memiliki peta jalan industri padat karya terkait dengan sektor tekstil, elektronik, hingga sektor manufaktur lainnya.

Baca Selengkapnya