5 Fakta Bendungan Kuningan yang Baru Diresmikan Jokowi, Pernah Hampir Gagal Dibangun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo Selasa (31/8/2021) kemarin, meresmikan operasional bendungan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeurem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Bendungan itu nantinya difungsikan untuk membantu pengairan ke area persawahan seluas 3.000 hektare, mengendalikan banjir, meningkatkan ketahanan air, menyediakan air baku, hingga menjadi sumber tenaga listrik.

Di balik fungsinya yang cukup vital di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah itu, ternyata tersimpan cerita menarik dari dam yang dikerjakan selama kurang lebih 7 tahun dengan anggaran sebesar Rp513 miliar tersebut. Melansir dari berbagai sumber Rabu (01/9), berikut 5 fakta menarik Bendungan Kuningan di Desa Randusari.

Direncanakan Sejak Tahun 1983

©Liputan6.com/Maulandy Rizki Bayu Kencana

Melansir YouTube Info Pagi, Bendungan Kuningan ternyata sudah diproyeksikan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1980 an. Saat itu, pemerintah tengah getol membangun berbagai penunjang energi dan lumbung pangan untuk kepentingan ketahanan nasional.

Disebutkan, pada tahun 1983 sejumlah ahli mulai melakukan studi hingga perencanaan terkait pendirian bendungan di kawasan sungai Cisanggarung tersebut. Baru di tahun 1984, masterplan dari Bendungan Kuningan selesai dibuat dan para ahli melanjutkannya dengan mengadakan penelitian sampai tahun 2010.

Kemudian di tahun 2011 hingga 2012 sejumlah ahli tersebut melakukan desain model test, hingga satu tahun kemudian di 2013 penandatanganan kontrak pembangunan akhirnya dibuat sebagai langkah konkret dimulainya pembangunan bendungan yang mulanya bernama Dam Cileweung tersebut.

Hampir Gagal Dibangun

Bendungan Kuningan

©2021 Youtube Sekretariat Presiden /editorial Merdeka.com

Pembangunan Bendungan Kuningan dikabarkan sempat mangkrak dikarenakan permasalahan lahan, hingga proses pembangunannya tertunda selama dua tahun dan baru terlaksana di tahun 2015.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimoeljono beberapa waktu lalu mengatakan, jika terhambatnya realisasi pembangunan dikarenakan kebijakan alih guna lahan bendungan oleh pihak Perhutani. Bahkan akibat adanya kebijakan itu, Bendungan Kuningan terancam gagal dibangun.

"Bendungan Kuningan ini diletakkan batu pertama pembangunannya di tahun 2013, tapi setelah itu berhenti dan baru dimulai tahun 2015 karena di sini banyak lahan Perhutani. Saat itu kebijakannya adalah penggantian, jadi kalau kita pakai 200 hektare di sini, harus mengganti 200 hektare lahan di daerah lain di pulau Jawa. Bisa dibayangkan jika kebijakan itu diteruskan maka tidak akan ada pembangunan di sini," kata dia dalam kunjungannya.

Kebijakan itu, lanjut Basuki, akhirnya diubah oleh pemerintahan Jokowi dan JK menjadi pinjam pakai sehingga proses pembangunan bisa kembali dilanjutkan

Ganti Rugi Warga Sempat Viral

Warga di Desa Kawungsari, Kuningan yang memborong motor usai mendapat ganti rugi pembangunan Bendungan Kuningan

©2021 Kanal youtube Fokus Indosiar/editorial Merdeka.com

Dalam proyek besar tersebut, sebanyak 444 KK harus dipindahkan dari dua desa yang menjadi lokasi pembangunan yakni Desa Randusari dan Kawungsari. Ketika proses pembagian ganti rugi, warga di sana sempat viral lantaran mendadak kaya dengan langsung membelikan kendaraan mewah.

Berdasarkan catatan, rata-rata warga di dua desa tersebut mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp200 juta hingga yang terbesar Rp1,5 miliar.

Uang tersebut kemudian dibelikan kembali tanah di lokasi baru untuk tempat tinggal, dan tidak sedikit yang membeli perlengkapan lain termasuk kendaraan mewah. Bahkan besarannya ada yang mencapai hingga Rp500 juta.

Bermanfaat hingga ke Jawa Tengah

©2021 Youtube Sekretariat Presiden /editorial Merdeka.com

Sementara itu, dalam peresmiannya pada Selasa kemarin, Presiden RI Joko Widodo mengatakan jika kapasitas air sebesar 25,9 juta meter kubik di bendungan tersebut akan dialirkan secara kontinu di beberapa daerah hingga ke Jawa Tengah.

Melansir dari ANTARA, Jokowi menyebut, melalui penataan jaringan irigasi mulai saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier sampai kekuarter, bisa membantu memenuhi kebutuhan irigasi di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon hingga ke Kabupaten Brebes di Jawa Tengah.

"Dengan kapasitas tampung 25,9 juta meter kubik dan akan mensuplai air secara kontinu, menyediakan air pertanian irigasi bagi 3.000 hektare sawah masyarakat di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes," ungkap Jokowi saat meresmikan Bendungan Kuningan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Kuningan Acep Purnama, serta pejabat terkait lainnya.

Terdapat Potensi Pariwisata

Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bendungan Kuningan, Selasa (31/8/2021)

©2021 Youtube Sekretariat Presiden /editorial Merdeka.com

Adapun fakta lain dari hadirnya Bendungan Kuningan adalah terbukanya sektor pariwisata lokal di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, keberadaannya yang tak jauh dari pemukiman bisa diproyeksikan untuk dikelola sebagai lokasi untuk menarik minat pengunjung. Sehingga ia menekankan perlu adanya penataan serius terkait potensi tersebut.

"Bendungan ini juga berpotensi untuk meningkatkan kawasan wisata di Kuningan karena juga tidak jauh dari pemukiman sehingga harus kita tata betul kawasannya," kata Menteri Basuki, Selasa (31/8). 

Basuki menambahkan, dalam fungsinya yang bermanfaat bagi dua provinsi (Jabar dan Jateng), maka dalam pembangunannya juga melibatkan kerja sama antara Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dengan daerah hulu, yaitu Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan daerah hilir Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan Kuningan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya - PT Brantas Abipraya KSO selaku kontraktor pelaksana, dan selesai pada akhir tahun 2020 lalu.  (mdk/nrd)