Marak Kasus Perdagangan Orang, Warga Cirebon Tega Kirim Tetangga ke Negara Konflik

Merdeka.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon berhasil mengungkap empat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Modus yang digunakan pelaku untuk menarik hati para korban yakni dengan memberikan tawaran pekerjaan di luar negeri atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berdasarkan keterangan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus TPPO berinisial M, R, L, dan N, semuanya merupakan warga Kabupaten Cirebon. Penangkapan dilakukan setelah para korban dan keluarga yang merasa menjadi korban TPPO melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Arif mengungkapkan, sebagian besar korban merupakan tetangga para tersangka. Para korban diberangkatkan ke luar negeri secara tidak prosedural atau menjadi PMI ilegal.

"Rata-rata korban juga dipekerjakan di negara yang berbeda dari tujuan awal mereka," jelas Arif.

Misalnya, tersangka M memberangkatkan korban perdagangan orang ke Turki, padahal korban ingin bekerja di Korea Selatan dan dalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Kondisi Para Korban

Para korban dari empat pelaku TPPO asal Cirebon telah bekerja di luar negeri selama beberapa tahun dan mengalami kesulitan ketika meminta dipulangkan ke Indonesia. Selain itu, korban juga sering dibatasi dalam berkomunikasi dengan keluarganya.

"Tersangka ini merekrut dan menempatkan korban tidak sesuai prosedur, bahkan mereka mengirim korban ke negara-negara yang sedang konflik," ungkap Kapolresta Cirebon, dikutip dari Antara, Jumat (9/6/2023). 

Tersangka L, misalnya, telah mengirim korban ke Irak yang masih berkonflik. Alhasil korban tidak hanya tidak mendapatkan gaji yang dijanjikan, tetapi juga hanya menerima uang sebesar Rp5 juta selama bekerja. Tersangka lainnya, R, merekrut korban sebagai pembantu rumah tangga di Suriah secara ilegal.

Hukuman

©2018 Merdeka.com

Polresta Cirebon telah mengamankan keempat pelaku kasus TPPO. Selain itu, pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti, termasuk paspor, tiket penerbangan, dokumen-dokumen penting, ponsel, dan barang bukti lainnya.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 dan/atau Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda maksimal senilai Rp15 miliar.

Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus seperti ini menunjukkan perlunya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi tawaran pekerjaan di luar negeri. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan meningkatkan pengawasan serta memberikan perlindungan yang memadai bagi para calon PMI guna mencegah terjadinya eksploitasi dan penyalahgunaan hak-hak mereka. (mdk/rka)