Mengenal Fungsi Legislasi DPR beserta Tugas dan Wewenangnya

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Indonesia merupakan negara demokrasi, yang memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sudah menjadi salah satu bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Ini karena para anggota DPR RI adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Salah satu badan legislatif di Indonesia ini memiliki tujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Selain itu, DPR juga memiliki tiga fungsi di dalamnya, yaitu fungsi legislasi DPR, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

Dalam fungsi legislasi DPR, terdapat Badan Legislasi yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi legislasi DPR ini, dan memang menjadi alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan setiap masa sidang.

Orang lain juga bertanya?

Dilansir dari dpr.go.id, jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi. Untuk Periode 2019-2024 Badan Legislasi memiliki anggota yang mewakili dari 9 (sembilan) fraksi.

Dalam artikel kali ini, akan kami sampaikan tentang fungsi legislasi DPR terkait tugas dan wewenangnya, serta dasar hukum pembentukan dari Badan Legislasi.

Tugas Badan Legislasi

Fungsi legislasi DPR adalah untuk menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. Terkait fungsi legislasi DPR tersebut, Badan Legislasi memiliki tugas (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), sebagai berikut :

menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;

mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;

mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;

menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;

memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional perubahan;

melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang

menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan;

membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan

membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Wewenang Badan Legislasi

Selain tugas, Badan Legislasi juga memiliki wewenang yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPR, yaitu antara lain :

Melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR;

Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang, yang hasil rapatnya diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas;

Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:

Prolegnas satu masa keanggotaan;

RUU Prioritas Tahunan;

Penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan;

Jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan;

Masalah hukum dan perundang-undangan.

Dasar Hukum Pembentukan

Pembentukan Badan Legislasi DPR pertama kali (Tahun 1999) melalui Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 23 September 1999, dasar hukum Badan Legislasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

(mdk/ank)