Sejarah 26 Juni 1945: Penandatanganan Piagam PBB oleh 50 Negara

Merdeka.com - Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah dokumen pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam ini ditandatangani pada 26 Juni 1945, San Francisco, di akhir Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional, dan mulai berlaku pada 24 Oktober 1945.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil tindakan pada berbagai masalah karena karakter internasionalnya yang unik dan kekuatan yang diberikan dalam Piagam ini, yang dianggap sebagai perjanjian internasional.

Dengan demikian, Piagam PBB adalah instrumen hukum internasional, dan Negara-negara Anggota PBB terikat olehnya. Piagam PBB mengkodifikasikan prinsip-prinsip utama hubungan internasional, mulai dari persamaan kedaulatan Negara hingga larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.

Sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, misi dan kerja organisasi telah dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya, yang telah diubah tiga kali pada tahun 1963, 1965, dan 1973.

Dalam artikel berikut, kami akan jelaskan lebih lanjut tentang sejarah Piagam PBB yang dirangkum dari laman history.com.

Perwakilan Negara Sekutu

Di auditorium Teater Herbst di San Francisco, delegasi dari 50 negara menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menetapkan badan dunia itu sebagai sarana untuk menyelamatkan ”generasi penerus dari bencana perang”. Piagam tersebut diratifikasi pada 24 Oktober, dan Majelis Umum PBB pertama bertemu di London pada 10 Januari 1946.

Terlepas dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menengahi konflik yang mengarah ke Perang Dunia II, Sekutu mengusulkan pembentukan badan internasional baru untuk menjaga perdamaian di dunia pascaperang di awal 1941. Gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai diartikulasikan pada Agustus 1941, ketika Presiden AS Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menandatangani Piagam Atlantik, dengan mengusulkan seperangkat prinsip untuk menjaga perdamaian dan keamanan.

Kemudian di tahun itu, Roosevelt menciptakan "Perserikatan Bangsa-Bangsa" untuk menggambarkan negara-negara yang bersekutu melawan kekuatan Axis (Jerman, Italia, dan Jepang). Istilah ini pertama kali digunakan secara resmi pada 1 Januari 1942, ketika perwakilan dari 26 negara Sekutu bertemu di Washington, D.C.

Deklarasi Moskow

hpcbristol.net

Pada Oktober 1943, negara-negara besar dari pihak Sekutu (Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina) bertemu di Moskow dan mengeluarkan Deklarasi Moskow, yang menyatakan perlunya organisasi internasional untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa.

Tujuan itu ditegaskan kembali pada konferensi Sekutu di Teheran pada bulan Desember 1943, dan pada bulan Agustus 1944 Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina bertemu di Dumbarton Oaks di Washington, D.C., untuk meletakkan dasar bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama tujuh minggu, para delegasi membuat sketsa bentuk badan dunia tetapi sering kali tidak setuju atas masalah keanggotaan dan pemungutan suara.

Kompromi dicapai oleh “Tiga Besar” (Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet) pada Konferensi Yalta di bulan Februari 1945, dan semua negara yang telah mematuhi Deklarasi 1942 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa diundang ke konferensi pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa .

Penandatanganan dan Pemberlakuan Piagam PBB

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco dengan perwakilan 50 negara. Tiga bulan kemudian, saat Jerman telah menyerah, Piagam terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi dengan suara bulat oleh para delegasi.

Pada 26 Juni, piagam ini ditandatangani. Piagam, yang terdiri dari pembukaan dan 19 bab yang dibagi menjadi 111 pasal, menyerukan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, menyerukan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik, memperkuat hukum internasional, dan menyerukan perluasan hak asasi manusia.

Pada tanggal 24 Oktober 1945, Piagam PBB mulai berlaku setelah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan dan mayoritas penandatangan lainnya. (mdk/ank)