Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ada Wabah Corona, NasDem Setuju Jika Pemilihan Wagub DKI Ditunda

Ada Wabah Corona, NasDem Setuju Jika Pemilihan Wagub DKI Ditunda Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur patut ditunda. Hal ini berdasarkan arahan Presiden dan Gubernur untuk melakukan kerja dari rumah lantaran penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Ditunda dulu. Jadi ke publik itu (mengedukasi) gimana kita self isolated lah berdiam diri dulu di rumah sampai kondisinya tenang," ujar Wibi, Rabu (18/3).

Wibi mengaku heran dengan sejumlah koleganya di DPRD yang ngotot pemilihan Wakil Gubernur dilakukan sesuai jadwal, 23 Maret, dengan dalih kepentingan rakyat. Justru menurutnya, mengikuti arahan presiden dan gubernur mengurangi kegiatan berkerumun merupakan pelajaran penting bagi DPRD sebagai bentuk edukasi ke masyarakat.

Dia menambahkan, jika para legislatif tidak acuh dengan imbauan berdiam diri di rumah, hal ini akan menimbulkan stigma penyebaran Covid-19 adalah hal sepele.

"Ini juga udah tahu lagi wabah Covid-19 mereka tetap maksa masuk Pilwagub 23 Maret padahal kan sudah jelas jelas arahan presiden, gubernur, tapi mereka enggak peduli. Ini kan berarti edukasi ke masyarakatnya Covid ini sepele," tukasnya.

Usulan untuk menunda juga berasal dari PKS dan PSI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Suhaimi setuju dengan usulan untuk menunda pemilihan Wagub. Asalkan alasan penundaan untuk keselamatan seluruh anggota dewan.

"Saya kira pertama keselamatan manusia itu utama. Kemudian dari sisi seruan gubernur dan pemerintah pusat dari ahli kita mengikuti arahan untuk tidak berkumpul dan berjabat tangan," katanya kepada merdeka.com, Selasa (17/3).

Politikus PKS ini menambahkan, masih ada waktu untuk menunda pemilihan calon pengganti Sandiaga Uno. Dia menyarankan, agar menunda pemilihan hingga kondisi penyebaran Virus Corona dapat dikendalikan.

"Tidak mengapa kalau pemilihan Wagub ditunda. Tentu penundaan itu untuk menjaga kesehatan dari Corona," jelasnya.

Senada dengan Suhaimi, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad menilai, tidak ada alasan mendesak pemilihan Wagub DKI harus diselenggarakan dalam waktu dekat. Mengingat penyebaran Virus Corona di Indonesia mengalami peningkatan.

"Tidak alasan mendesak dan penting untuk melaksanakan pemilihan Wagub di kondisi seperti ini. Kita seharusnya fokus dan mengikuti arahan untuk membatasi aktivitas di luar rumah apalagi kegiatan yang membuat orang berkumpul," ujarnya.

Namun pandangan itu berbeda dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang mengatakan pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur sesuai dengan jadwal tanpa ada perubahan.

"Sesuai jadwal. Untuk itu, fraksi meminta kepada pimpinan dewan untuk melakukan kajian yang matang terhadap pencegahan Covid-19," ujar Gembong saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/3).

Gembong menambahkan pemilihan orang nomor 2 di ibu kota ini bukan berarti mengesampingkan keselamatan dan keamanan para anggota dewan. DPRD, imbuh Gembong, tetap memantau kondisi dan perkembangan virus yang merebak pertama kali di Wuhan, China.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani justru tidak cenderung terhadap dua opsi tersebut. Dia menuturkan apa pun keputusan panitia pemilih, PAN tetap mendukung proses pemilihan orang nomor dua di ibu kota.

"Kalau sudah keputusan bersama di DPRD harus ikut, karena keputusan diambil kolektif kolegial. Kita menjunjung azas kebersamaan, jadi kalau memang tugas disepakati bersama kami harus turut aturan," ucap Zita, Rabu (18/3).

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada
NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
Tolak RUU DKJ, Politisi NasDem: Aneh Jika Ada Pihak Coba Kebiri Hak Warga Jakarta
Tolak RUU DKJ, Politisi NasDem: Aneh Jika Ada Pihak Coba Kebiri Hak Warga Jakarta

Ivan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

Baca Selengkapnya
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden

Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya
NasDem Jakarta Usul Tiga Nama Calon Gubernur: Anies, Sahroni dan Wibi Andrino
NasDem Jakarta Usul Tiga Nama Calon Gubernur: Anies, Sahroni dan Wibi Andrino

DPW Partai NasDem Jakarta sudah mengusulkan tiga nama calon gubernur Jakarta kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Prananda Surya Paloh.

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
ASN DKI Bakal WFH 50 Persen 3 Bulan, PDIP Sentil Heru Budi: Apa Enggak Kelamaan?
ASN DKI Bakal WFH 50 Persen 3 Bulan, PDIP Sentil Heru Budi: Apa Enggak Kelamaan?

Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.

Baca Selengkapnya
NasDem: Kita Kaget DPD PDIP Dukung Pak Anies
NasDem: Kita Kaget DPD PDIP Dukung Pak Anies

Ketua DPW NasDem Jakarta mengaku kaget lantaran PDIP bakal mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta

Baca Selengkapnya
NasDem Tolak Pilkada 2024 Dimajukan, Singgung Negara Bisa Kacau
NasDem Tolak Pilkada 2024 Dimajukan, Singgung Negara Bisa Kacau

Partai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September.

Baca Selengkapnya
Wamendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Urgent, Semakin Cepat Semakin Bagus
Wamendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Urgent, Semakin Cepat Semakin Bagus

Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Sangat Mengecohkan: Masyarakat Harus Tetap Menolak
Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Sangat Mengecohkan: Masyarakat Harus Tetap Menolak

Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya