Anies Akan Percayakan Pengelolaan Taman Ismail Marzuki ke Jakpro
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pengelolaan gedung Taman Ismail Marzuki (TIM) akan dipercayakan kepada Jakarta Propertindo (Jakpro) saat revitalisasi usai dilakukan. Sehingga TIM tidak akan dikembalikan dulu kepada Dinas Pariwisata.
"Dikelola dulu oleh Jakpro, kalau enggak salah 30 tahun," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/7).
Menurutnya, hal ini dilakukan karena adanya faktor biaya. Pengembalian hitungan bisnis, kata Anies, akan membutuhkan waktu sekitar 23 tahun. Sebab, fokus utama dalam revitalisasi yang dilangsungkan oleh BUMD bukanlah keuntungan, melainkan pembangunan.
-
Apa fokus Anies Baswedan dalam mengatasi karhutla? Saat sesi menjawab pertanyaan terkait kebakatan hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, Anies menegaskan bahwa harus mengutamakan pencegahan.
-
Mengapa Pemprov DKI melakukan revitalisasi taman? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. 'Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK,' ucap Heru.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Mengapa Anies menekankan pentingnya perubahan? 'Sinar matahari itu malah membangkitkan semangat bapak dan ibu. Izinkan pada kesempatan ini sekalian kita mendorong perubahan.' Dalam orasinya, Anies menanyakan kepada kader PKS apakah tegang saat hendak masuk ke pasar. 'Ibu-ibu kalau ke pasar tegang tidak? Kenapa tegang? Harganya mahal,' tuturnya.
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
"Kalau dihitung bisnis, itu kembalinya lama. Karena itu kalau private sector mengerjakan, itu akan berat. Karena bayangkan, kembalinya baru setelah 23 tahun," tuturnya,
Selain itu, Jakpro juga dipilih agar skema Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat digunakan. Dengan itu, daerah bisa mendapatkan keuntungan secara komersial dalam pengelolaan TIM.
Namun, keuntungan tersebut bukan hanya sebagai cost center.
"Padahal kita tidak ingin ini hanya cost center. Karena kalau cost center biaya per tahunnya mahal sekali. Itulah sebabnya kenapa kita menggunakan skema BUMD," terangnya.
Anies menambahkan, yang terpenting dari revitalisasi ini adalah agar kegiatan seni budaya dapat berkembang dengan baik. Selain itu, dia berharap kegiatan komersial yang ada juga dapat memfasilitasi proyek seni budaya di TIM.
"Justru kita berharap, mekanisme pasar dan mekanisme bisnis sejalan dengan kegiatan kebudayaan. Gimana itu bisa berjalan in line. Kalau ini bisa dilakukan, alhamdulillah dengan begitu ke depan ini bisa menjadi percontohan," tuturnya.
"Gimana mekanisme pasar, mekanisme bisnis itu supportive terhadap kegiatan kebudayaan. Selama ini kan kebanyakan kegiatan kebudayaan semata-mata ditopang oleh SKPD saja. Kita ingin lakukan itu di TIM,” tutup Anies.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menerangkan, bahwa niatannya dirinya lebih untuk mengembangkan 40 kota selevel Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan ingin mengubah fokus BUMN agar tak selalu mencari profit.
Baca SelengkapnyaKalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya"Jauh lebih murah biayanya dibanding zaman Pak Anies. Seingat saya di zaman Pak Anies, satu RTH itu puluhan miliar," kata Justin.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaAnies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, investasi diperlukan lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan hanya untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDurasi tersebut memungkinkan para investor untuk membangun keberlanjutan investasi mereka di IKN.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.
Baca SelengkapnyaMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pembangunan IKN sudah mencapai 26 persen.
Baca SelengkapnyaJanji tersebut diungkap dalam debat cawapres pada Jumat (22/12) lalu.
Baca Selengkapnya