Rencana Pemindahan IKN ke Nusantara Tuai Kritik Pedas Peneliti Asing

Sejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Sejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Rencana Pemindahan IKN ke Nusantara Tuai Kritik Pedas Peneliti Asing

Rencana Pemindahan IKN ke Nusantara Tuai Kritik Pedas Peneliti Asing

Presiden Jokowi mantap dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi di seluruh daerah. Sekaligus langkah bijak untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta.

Menurut Orang Nomor 1 di Indonesia itu, proyek pemindahan IKN ini merupakan peluang emas yang akan terus berjalan. Terlepas dari siapa pun presiden yang akan terpilih selanjutnya. 

Namun sayangnya, beberapa peneliti asing justru mengkritik rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Berikut sejumlah kritikan para peneliti asing:

1. Masalah Pendanaan

Rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara diperkirakan membutuhkan dana sebesar USD35 Miliar atau setara dengan Rp466 triliun.

Namun, dilansir dari situs resmi IKN, pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dan sisanya mengharapkan pendanaan dari investor asing.

Dilansir dari CNBC, Ekonom Maybank Investment Banking Group, Ju Ye Lee menilai rencana pemerintah Indonesia itu merupakan pemborosan infrastruktur yang besar.

Mengingat bukan hal yang mudah untuk menyerahkan 80 persen pendanaan kepada investor asing tanpa memberikan bukti kelayakan. 

Termasuk memberikan jaminan proyek tersebut akan berlanjut dengan baik.

Para peneliti mengatakan pemerintah Indonesia mungkin harus meningkatkan pendanaannya menjadi lebih dari 20 persen untuk mendukung rencana proyek ini menjadi lebih baik.

2. Jakarta dan Masalah yang Mungkin Akan Tertinggal

Menurut peneliti senior di Stockholm Environment Institute, Diane Archer mengatakan pemindahan ibu kota akan mengurangi fokus pembangunan Jakarta dan pada akhirnya akan memperburuk kondisi penduduk yang tertinggal di Jakarta.

Saat ini masih banyak penduduk Jakarta yang tinggal di pemukiman padat dan tidak memiliki sumber daya untuk pindah.

Jika mereka melakukannya, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan. Kecuali pemerintah bersedia memberi jaminan perumahan yang terjangkau di Nusantara.

3. Mendukung Energi Terbarukan

Dalam hal pemindahan IKN, pemerintah pernah mengklaim Nusantara akan menjadi kota pertama di Indonesia yang mengadopsi 100 persen energi terbarukan pada tahun 2045.

Ibu kota baru juga akan lebih mudah mengadopsi sistem energi terbarukan dibandingkan dengan kota-kota lain yang mencoba melakukan transisi menuju karbon netral atau net-zero.

Namun menurut Lee, rencana tersebut mungkin justru mengancam potensi dan pekerja batubara di Kalimantan.

Mengingat industri batubara sebenarnya menyumbang 35 persen dari total PDB Kalimantan Timur. Apalagisetidaknya sembilan persen penduduk lokal dipekerjakan dalam industri tersebut.