Ibu Kota Indonesia Pindah, Dubes Uni Eropa Tetap Pertahankan Kantor di Jakarta
Dubes Uni Eropa Vincent Piket mengatakan, pihaknya tetap akan mempertahankan kantor di Jakarta, untuk urusan bisnis hingga yang berkaitan dengan ASEAN
Ibu Kota Indonesia Pindah, Dubes Uni Eropa Tetap Pertahankan Kantor di Jakarta
Duta Besar Uni Eropa (EU) untuk Indonesia Vincent Piket angkat bicara mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Meski demikian, pihaknya tetap akan mempertahankan kantor di Jakarta.
"Kami harus mencari solusi praktis karena nantinya kami perlu mempertahankan kantor kami di Jakarta untuk urusan bisnis, budaya, konsuler, pendidikan, atau untuk urusan ASEAN," kata Vincent dalam acara EU Ambassador's Media Luncheon di Jakarta, Rabu (26/7).
Dikutip Antaranews.com
"Bagi kami, tentu saja, ini akan menjadi tantangan logistik dan keuangan juga," imbuh Vincent.
Meski begitu, Uni Eropa tetap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Bahkan, dirinya pernah berkunjung ke IKN pada akhir 2021.
"Ini adalah negara berdaulat yang memiliki kebijakan berdaulat pula, maka semua misi diplomatik harus mematuhi aturan nasional (Indonesia)," ujar dia.
Dikutip Antaranews.com
Tahun lalu, Otorita IKN mengungkapkan sebanyak 21 negara anggota EU tertarik untuk berinvestasi di IKN.
"Ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius supaya harapan pemerintah 80 persen pembiayaan berasal dari investor terpenuhi," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Indonesia memperkirakan pembangunan IKN akan membutuhkan biaya USD35 miliar atau sekitar Rp524,7 triliun, dengan 20 persen berasal dari APBN sementara 80 persen sisanya diharapkan terpenuhi melalui kemitraan publik swasta.
Pemerintah telah menyusun rencana pembangunan IKN mulai tahun 2022 hingga 2045 yang mencakup lima tahap pembangunan.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan di IKN yang mencapai 29 persen untuk persiapan HUT RI pada tahun depan.
Sejumlah bangunan yang sudah selesai antara lain Kantor Presiden, kantor Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, luas wilayah daratan Nusantara empat kali lebih besar yaitu 256.142 hektare.
Namun, hanya 25 persen dari total 324.332 hektare luas wilayah IKN mencakup daratan dan perairan, yang akan dikembangkan menjadi kota hijau—sementara 65 persen wilayah akan dilestarikan sebagai hutan tropis.
