APBD DKI dianggap tak cukup bereskan persoalan Ibu Kota
Merdeka.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dinilai tak akan cukup membiayai berbagai proyek strategis dan persoalan kota, termasuk infrastruktur. Pemerintah daerah pun perlu menggandeng pihak swasta untuk mempercepat proses pembangunan.
Dikutip dari laman www.jakarta.go.id, jumlah APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp 68,6 triliun, naik tipis dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 67,2 triliun. Dana yang dialokasikan untuk belanja modal tercatat Rp 24,7 triliun atau 36% dari total anggaran 2017.
Jumlah belanja modal ini memang lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar Rp 16,2 triliun. Namun, kenaikan jumlah belanja modal ini belum mampu menutup kebutuhan pembangunan fisik dan penyelesaian berbagai persoalan sosial DKI Jakarta yang jumlahnya jauh lebih besar.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menyatakan keterlibatan swasta dalam berbagai program pemerintah bisa dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR). Ia menyontohkan pembinaan pedagang kecil yang bekerjasama dengan program pemberdayaan dari perusahaan.
Kedua, penggunaan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur pola kompensasi atau kontribusi terkait pengaturan insentif ketinggian bangunan. Dengan kontribusi itu, swasta bisa berperan membangun infrastruktur, jalan, rumah susun, membeli bus, fasilitas taman, dan lainnya.
Contoh terbaru adalah pembangunan fasilitas publik seperti ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kalijodo dan jembatan di Semanggi. "Yang terpenting semua pemanfaatan terintegrasi dalam rencana kerja pemerintah dan transparan sehingga terpercaya," kata Yayat seperti dilansir Antara, Rabu (25/1).
Program CSR juga seharusnya menjadi bagian strategi pengembangan jaringan ekonomi dan sistem produksi. Berdasarkan data Pemerintah Jakarta, 64 persen anggaran DKI Jakarta 2017 sudah terbagi untuk keperluan di luar belanja modal.
Rinciannya, belanja tidak langsung yang di dalamnya terdapat belanja pegawai,bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial mencapai Rp 27,6 triliun di 2017. Sementara belanja barang dan jasa tercatat Rp 20,4 triliun, hanya terpaut tipis dari belanja modal.
Pakar lainnya mengatakan pola kerja sama pemerintah daerah dan swasta yang saling menguntungkan juga dapat dilakukan dalam mengembangkan kawasan pertumbuhan baru. Seperti halnya terjadi di Jakarta Utara melalui pengembangan kawasan baru melalui reklamasi 17 pulau yang disinergikan dengan tanggul raksasa (giant sea wall).
Pakar dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung, Hernawan Mahfudz, menegaskan pengembangan kawasan baru di Teluk Jakarta yang melibatkan swasta akan memangkas kesenjangan antara wilayah selatan dan utara. "Kondisi ini sama dengan apa yang terjadi dengan Provinsi Banten yang memiliki kesenjangan antara Tangerang Selatan dan Tangerang Utara," kata Hernawan.
Selama ini kondisi ekonomi dan sosial antara wilayah selatan dan utara Tangerang sangat timpang. Pengembangan kawasan baru di bagian utara Tangerang diharapkan akan mendorong kehidupan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.
Begitu pula dengan Jakarta. Pengembangan kawasan di Jakarta saat ini tak memungkinkan lagi dilakukan di wilayah lain, kecuali bagian utara. Sementara berbagai persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial terus bermunculan seiring peningkatan jumlah penduduk di Ibu Kota. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mempunyai rencana gila jika ia diberikan kesempatan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaKe depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya