Bawaslu DKI: Setop kampanye negatif!
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta agar kedua tim sukses calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berhenti melakukan kampanye negatif atau black campaign. Sekalipun, isu yang dibawa berdasarkan fakta.
Menurut Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti kampanye negatif berdampak pada terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan dia, hal itu tidak baik dalam proses politik.
"Bawaslu mengimbau ke semuanya, kampanye negatif sebaiknya dihindari," kata Mimah dalam sebuah diskusi bertajuk 'Adu Program Vs Kampanye', Jakarta, Sabtu (1/4).
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Kenapa kampanye Pilkada 2024 penting? Tujuan kampanye dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah untuk mempengaruhi dan memenangkan dukungan masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang diusung.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Siapa yang enggan menanggapi kampanye hitam? Terkait kampanye hitam yang menyinggung persoalan keluarga, Gibran enggan menanggapinya. 'Kita no komen lah soal itu, tapi yang pastikan gini, jangan merendahkan martabat orang lain.,' tandasnya.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
Dicontohkan Mimah, satu kampanye hitam berdasarkan fakta yakni kasus penodaan agama yang tengah menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mimah menilai sebaiknya tim sukses atau publik menghargai proses hukum yang tengah berjalan.
Dia mengatakan, buntut dari kampanye hitam tersebut, banyak beredar spanduk yang provokatif. Sehingga, muncul gejolak di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, Mimah menilai persoalan ini tidak hanya merugikan paslon melainkan membuat resah masyarakat.
"Kita ngomongin yang positif-positif saja-lah. Berkaitan program dan lain-lain," ujar dia.
Mimah mengakui bila kampanye negatif bisa ditindak bila mengarah kepada kampanye hitam. Namun, bila kampanye hitam terjadi, Mimah menegaskan akan segera menindak sebagaimana Pasal 69 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tengan Pemilihan Kepala Daerah.
"Maka sebaiknya (kampanye negatif) dihindari," pungkas Mimah.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu meminta peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang stiker kampanye di fasilitas publik.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaMereka menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai dan jujur.
Baca SelengkapnyaJelang pelaksanaan Pemilu 2024, pemasangan atribut kampanye berupa bendera hingga baliho mulai marak.
Baca SelengkapnyaIa pun menuntut supaya aparat seperti Bawaslu, dan pihak lain turut mengawasi.
Baca SelengkapnyaDMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI akan berkoordinasi hal ini dengan sentra Gakkumdu, mengingat perusakan APK merupakan tindak pidana pemilu.
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, alat peraga kampanye (APK) bertebaran hampir di setiap sudut Jakarta.
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil-Suswono (RIDO) menyayangkan perusakan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya