Biaya kunker dikritik Menkeu, Sandiaga sebut hanya meneruskan pemerintah sebelumnya
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat kritikan pedas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dana perjalanan dinas atau kunjungan kerja Pemprov DKI yang dinilai lebih besar dibandingkan tingkat pusat.
Sri Mulyani menyebut satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI. Sedangkan standar nasional itu hanya Rp 480 ribu per orang per hari.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, dana perjalanan dinas tersebut merupakan warisan dari pemerintah sebelumnya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Mengapa Kemnaker terus melakukan pembenahan? Pembenahan dilakukan agar dapat merespons segala tantangan dan tuntutan ketenagakerjaan yang sangat dinamis.
-
Siapa yang hadiri diskusi Kemensos? Dihadiri Kepala Sentra Terpadu dan Sentra, Kepala Balai, Komisi Nasional Disabilitas dan para akademisi perwakilan dari Universitas Negeri Surabaya, acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
-
Apa yang dibahas Kemnaker dengan Dubes RI untuk PEA? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
"Kebijakan (dana kunker) itu diambil karena kami adalah bagian dari pemerintahan sebelumnya. Jadi pemerintahan sebelumnya yang memutuskan, kami hanya meneruskan," kata Sandi di Thamrin City, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Sandiaga tidak ingin menyalahkan pemerintah sebelumnya. Sebab menurutnya, pasti ada alasan kenapa dana perjalanan dinas DKI lebih tinggi dari pemerintah pusat.
Dia mengatakan, akan melakukan diskusi internal terkait hal tersebut agar tak ada spekulasi dan tudingan-tudingan lain yang bermunculan.
"Itu pasti ada alasannya kenapa kita tiga kali lebih tinggi. Tapi untuk tidak menimbulkan spekulasi, menimbulkan tuding menuding lebih baik kita diskusi internal dulu," katanya.
Dia tetap ingin mengucapkan rasa terima kasihnya atas kritikan dari Menteri Keuangan ini dan dia memastikan setiap uang yang keluar dari uang rakyat seefisien mungkin dan tepat sasaran.
"Tugas kami di Pemprov DKI untuk memastikan setiap mata anggaran itu tentunya memiliki efektivitas yang tepat dan juga memiliki dampak yang akan memastikan kinerja kita lebih baik lagi ke depannya," kata dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana pungutan iuran melalui tiket pesawat tersebut masih dalam proses kajian.
Baca SelengkapnyaYLKI Kritik Rencana Pemerintah Pungut Iuran Pariwisata Melalui Tiket Penerbangan: Itu Pungli dan Harga Tiket Pesawat Semakin Mahal
Baca SelengkapnyaIDI mengajukan judicial review UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaJuru bicara Sandiaga Denny H Suryo Prabowo meminta isu ordal di TGUPP Anies tidak perlu diperpanjang lagi supaya tidak semakin gaduh.
Baca SelengkapnyaSandiaga Uno memberikan penjelasan terkait dinamika politik akhir-akhir ini, seperti kondisi target perolehan suara di Jabar.
Baca SelengkapnyaUntuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan.
Baca SelengkapnyaDalam kunjungannya di Kota Batam, Sandi sempat berpamitan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang hadir.
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan, jelang habisnya pemerintahan Jokowi, ia meyakini kabinet masih solid.
Baca SelengkapnyaSandiaga memastikan, dia dan para menteri lain berkomitmen untuk menuntaskan tugas hingga Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaDalam setiap pelaksanaan Pemilu selalu ada evaluasi dan koreksi untuk pelaksanaan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPungutan Rp150.000 bagi turis asing yang akan masuk ke Bali bertujuan untuk berkontribusi terhadap konservasi alam Bali.
Baca Selengkapnya