Follow
Ditolak ketua DPRD DKI, anggaran kolam Rp 620 juta di RAPBD dicoret
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta anggaran perbaikan kolam air mancur dalam Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 untuk dicoret. Pras mengaku tidak pernah mengusulkan perbaikan anggaran kolam air mancur dalam pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.
"Dan saya meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu (kolam ikan)," tegas Pras dalam Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/11).
Dia juga memerintahkan kepada seluruh anggota dewan agar anggaran diefisiensikan biar lebih berguna untuk masyarakat Jakarta yang membutuhkan.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Siapa yang melipat surat suara DPRD DKI? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
"Sekali lagi, saya minta kepada TAPD, Bu Tuty Bappeda agar anggaran kolam ikan dicoret. Itu gedung-gedung bukan gedung saya juga kok, bukan untuk memperkaya saya kok, itu gedung pemerintah," ujarnya.
Terkait hal tersebut TAPD langsung memutuskan untuk mencoret anggaran kolam air mancur dalam RAPBD 2018 sesuai dengan keinginan Ketua DPRD. "Langsung saja kita hapus tadi kan arahan Pak Ketua begitu. Kolam berarti sudah sesuai (dicoret)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah.
Sebelumnya, saat ini perbaikan kolam DPRD kembali dianggarkan saat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar Rp 620 juta. Sandiaga Uno tidak mempermasalahkan besaran anggaran perbaikan kolam air mancur DPRD yang sebesar Rp 620 juta. Menurut sandi, perbaikan ini perlu dilakukan karena di depan Balai Kota juga terdapat kolam air mancur yang terawat.
"Jadi teman-teman (media) di depan (Balai Kota) ada air mancur, di belakang juga mau ada ya kita hargai sebagai bentuk mungkin bisa menambah kesejukan di teman-teman di DPRD, dan meningkatkan persatuan antara ini baru nyambung kan antara eksekutif dan legislatif Alhamdulillah, jadi sebuah yang sejuk," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Komisi E DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan kepada Disdik DKI Jakarta imbas cleansing guru honorer
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya