Follow
DPRD DKI setuju naikkan dana RT, RW, LMK dan Dewan Kota
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan Pemprov DKI menaikkan dana untuk RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan Dewan Kota/Kabupaten se-Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengetok palu persetujuan kenaikan anggaran itu dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 di DPRD DKI, Jumat (7/9).
Sebelum diketok palu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan alasan perlunya kenaikan dana untuk RT/RW itu.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Bagaimana warga RW bisa menggunakan anggaran tersebut? 'Terjadi perdebatan. Ini duit dari pak gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya?' sambung RK.
-
Kenapa Ridwan Kamil ingin memberikan anggaran ke RW? RK mengaku gagasannya itu juga pernah diterapkan saat dirinya didapuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Progamnya itu diklaimnya bahkan membuat antusias warga Jabar kala itu. Di satu sisi, usulannya tersebut agar warga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa gaji perangkat desa dinaikkan? Menurutnya, langkah tersebut adalah wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kerja perangkat desa. Dengan harapan, kinerja perangkat desa bisa menjadi lebih baik.
-
Bagaimana perangkat desa di Kutim mendapat kenaikan gaji? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
-
Apa dampak kenaikan gaji perangkat desa? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
"Ini telaahnya sudah ada, ini bisa dieksekusi karena ini sudah memuat unsur keadilan ya, yang kemarin angkanya. Ini hasil telaahnya nanti secara khusus akan disampaikan dari Biro Tapem bisa ke komisi, bisa ke pimpinan banggar," ujar Saefullah.
Adapun rincian kenaikan dana untuk RT, RW, LMK dan Dewan Kota sebagai berikut. Uang operasional RT naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, operasional RW naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan.
Kemudian, LMK semula menerima uang kehormatan Rp 1,5 juta per anggota diusulkan nomenklatur ini dihapus dan dialihkan menjadi uang operasional Rp 1 juta per anggota per bulan di wilayah kota dan Rp 1,5 juta peranggota perbulan di Kepulauan Seribu.
Kemudian uang operasional LMK yang awalnya Rp 1 juta per kelurahan per bulan diganti namanya menjadi biaya kesekretariatan dan jumlahnya Rp 3 juta per kelurahan per bulan.
Untuk pembiayaan Dewan Kota, setiap anggota awalnya menerima Rp 3,1 juta naik menjadi Rp 5 juta per bulan.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ridwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca Selengkapnya
Menurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.
Baca Selengkapnya
Pramono juga ingin memasang CCTV di seluruh sudut Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ahok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Progamnya itu diklaimnya bahkan membuat antusias warga Jabar kala itu.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara (Jubir) RIDO, Juwanda mengatakan insentif bagi pengurus RT RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta ke RT dan RW.
Baca Selengkapnya
RK mengaku gagasannya itu juga pernah diterapkan saat dirinya didapuk menjadi Gubernur Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Pramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya
Rano berjanji akan memberikan sejumlah fasilitas gratis bagi warga Jakarta, salah satunya masuk Ancol gratis bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Baca Selengkapnya