Follow
Ini syarat untuk jadi anggota TGUPP
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari yang semula hanya Rp 2,3 miliar dan menjadi Rp 28,99 miliar di 2018 mendatang. Selain menambah besaran alokasi dana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan menerbitkan SK pengangkatan bagi mereka.
Karena itulah ada beberapa syarat khusus bagi para anggota TGUPP. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Dhani Sukma mengatakan, kriteria pertama ialah profesional dan memiliki pengalaman di bidangnya.
"Dari sisi pendidikan harus mumpuni karena kan dia tugasnya untuk menganalisis kebijakan-kebijakan. Memberikan saran masukan. Mendeteksi, menganalisa persoalan-persoalan yang ada di lingkungan Pemprov," jelasnya, Kamis (23/11).
-
Kapan Tjokropranolo jadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982..
-
Dimana Soetardjo menjabat Gubernur Jawa Barat? Ia lahir di sebuah desa bernama Kunduran, yang berada di Blora, Jawa Tengah. Lahir pada 22 Oktober 1892, Soetardjo menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang bertempat tinggal di Gedung Sate.
-
Kapan Soetardjo menjabat Gubernur Jawa Barat? Setelah kemerdekaan dikumandangkan, adanya pembentukan sistem pemerintahan daerah maka Soetardjo ditetapkan menjadi Gubernur Jawa Barat berdasarkan UU No. 1 Tahun 1945.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Kapan Trenggono menjabat sebagai Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin? Pada Pemilihan Presiden 2019, Trenggono menjabat sebagai Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
-
Siapa Gubernur Jawa Barat pertama? Dr. Soetardjo Kertohadikusumo, Anggota Volksraad yang Menjabat Gubernur Jawa Barat Pertama
Dia mengungkapkan, penempatan TGUPP nantinya merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta. "Ini langsung Pak Gubernur. Artinya Pak Gubernur yang akan menempatkan orang-orangnya," ujarnya.
Terkait kuota untuk TGUPP dari kalangan PNS maupun non PNS, Dhani mengatakan, akan disesuaikan dengan kebutuhan. Urgensi persoalan yang akan ditangani juga menjadi pertimbangan. "Itu kelihatannya memang lebih banyak di profesional nanti," sebutnya.
Dhani mengatakan, akan ada tiga lapisan atau layer dalam TGUPP ini. Lapisan pertama akan diisi kalangan profesional khususnya yang pengalamannya sudah level sangat tinggi termasuk tingkat pendidikannya seperti profesor.
Lapisan kedua akan ada tim ahli dan di lapisan ketiga tim pelaksana. "Artinya yang membantu dukungan-dukungan administrasi dalam proses percepatannya," ujarnya.
TGUPP telah ada sejak zaman Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dan keberadaan TGUPP sangat dibutuhkan gubernur kendati telah ada birokrasi di level pemerintahan.
"Gubernur memang perlu ada tim yang bisa berikan analisis-analisis terhadap pelaksanaan program prioritas yang sudah didistribusikan. Berdasarkan pelaksanaan urusan. Maka diperlukan tim ini untuk mendukung gubernur untuk melaksanakan inovasi baru, mencari terobosan-terobosan baru," jelasnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keberadaan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta juga sempat menjadi perdebatan.
Baca Selengkapnya
Ketika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP
Baca Selengkapnya
Walaupun usulan itu disadarinya akan berbenturan dengan sistem pilkada yang sudah mengharuskan Gubernur dipilih bersama Wakil.
Baca Selengkapnya
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja Sekretariat.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan angkat bicara terkait tuduhan TGUPP sebagai bentuk orang dalam.
Baca Selengkapnya
"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca Selengkapnya
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, melantik Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi pengurus DPP PDIP.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca Selengkapnya
Ribka menilai, jika tidak ada reformasi maka tidak akan ada anak tukang kayu menjadi presiden.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya