Kasus hukum lahan BMW lanjut ke PT, nasib stadion makin tak jelas

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta kalah melawan PT Buana Permata Hijau di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa lahan BMW, Jakarta Utara, yang rencananya bakal dijadikan stadion berkelas internasional. PTUN membatalkan Sertifikat No 250 dan 251 atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI pun tak tinggal diam, siap mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, mengatakan siap memperjuangkannya.

"Ya banding dulu, kita selesai dulu satu per satu," kata Djarot di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (15/1).

Dikarenakan masih berproses di pengadilan, Djarot memutuskan menghentikan proses pembangunan stadion untuk sementara sampai status tanah jelas.

"Kalau seumpama sudah banding baru kita coba bangun lagi. Kalau dibangun saat ini bahaya," ujar Djarot.

"Kami pelajari dulu," tambahnya.

Sebelumnya, pengadilan memutuskan Pemprov DKI Jakarta kalah dalam gugatan kepemilikan lahan. Putusan tersebut membuat sebagian lahan yang diklaim milik pemerintah harus diserahkan kepada penggugat yakni PT Buana Permata Hijau.

Pengadilan menganggap proses pembebasan lahan melalui konsinyasi oleh pihak pengembang tidak tepat. Hal itu menunjukkan ada proses yang tak sempurna sehingga tanah tersebut dianggap masih belum sah menjadi milik pengembang.

Dalam kasus ini Pemprov DKI berada di posisi tergugat intervensi karena dalam sertifikat tanah tertulis sebagai pemilik yang sah. Sedangkan pihak yang digugat merupakan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara. Karena BPN Jakarta Utara telah menerbitkan sertifikat di lahan itu sebagai milik Pemprov DKI.