Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPRD DKI perintahkan dana hibah pensiunan di RAPBD 2018 dicoret

Ketua DPRD DKI perintahkan dana hibah pensiunan di RAPBD 2018 dicoret Rapat Paripurna DKI Jakarta. ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, kembali menyoroti beberapa pos anggaran yang masuk dalam Rancangan APBD 2018. Dalam kegiatan dana hibah untuk pensiunan tercatat dua yayasan pensiunan yang akan menerima alokasi hibah tersebut yakni Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta sejumlah Rp 739,4 juta dan Paguyuban Werdatama Jaya di Cilandak, Jakarta Selatan sebesar Rp 2,1 miliar.

"Kalau saya melihat ini sama, dua-duanya pensiunan. Ini duplikasi anggaran, tolong ini dicoret ya pak. Tolong dicoret Pak," kata Pras kepada Sekda Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11).

Pras bahkan meminta Saefullah dalam menganggarkan sesuatu haruslah dicermati karena, uang ini adalah uang rakyat jadi harus kembali ke rakyat.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi, jangan sampai pandangan masyarakat, karena ini kan uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Fungsi kita ngawasin, kita ketok palu jadilah ke masyarakat," ujar politikus PDIP tersebut.

Saat itu Pras memberikan saran agar Paguyuban Werdatama Jaya di Cilandak, Jakarta Selatan sebesar Rp 2,1 miliar yang dicoret dari RAPBD 2018. "Tolong ini satu dicoret, saya lebih sepakat yayasan pensiunan provinsi DKI Jakarta di kasih, yang satu dicoret. Tolong dicoret Paguyuban Werdatama Jaya," ucapnya.

Yayasan Paguyuban Werdatama berisi pensiunan para pejabat Pemprov DKI. Sedangkan Yayasan Pensiunan Provinsi DKI menaungi pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI.

Terkait hal tersebut Sekretaris Daerah Saefullah langsung mengikuti saran Ketua DPRD untuk mencoret dana hibah pensiunan, dan kedua yayasan tersebut diputuskan untuk dicoret. Dengan begitu dua pos anggaran untuk dana hibah pensiunan dicoret.

"Ya sudah kalau dua tahun berturut-turut, sepakat kita matikan saja dua-duanya. Saya minta dieksekusi di sini saja," kata Saefullah. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja

Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun

Baca Selengkapnya
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah

Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Keras, Politisi PDIP Tolak Rencana Program Pensiun Wajib Buatan Pemerintah
Keras, Politisi PDIP Tolak Rencana Program Pensiun Wajib Buatan Pemerintah

Rieke juga menyinggung sejumlah program dana pensiun yang dikelola BUMN namun berakhir dengan kasus.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ada Empat Jenis Lembaga Dana Pensiun Kelola Iuran Karyawan, Lengkap dengan Manfaat Diterima
Ternyata Ada Empat Jenis Lembaga Dana Pensiun Kelola Iuran Karyawan, Lengkap dengan Manfaat Diterima

Buruh dengan tegas menolak wacana potongan upah buruh untuk iuran dana pensiun. Apalagi, saat ini daya beli kelas menengah terus menurun.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
Ada Wacana Program Pensiun Tambahan Wajib, Ini Sederet Gaji Karyawan yang Sudah Dipotong Pemerintah
Ada Wacana Program Pensiun Tambahan Wajib, Ini Sederet Gaji Karyawan yang Sudah Dipotong Pemerintah

Berikut ini daftar potongan gaji yang dibayarkan pekerja dan perusahaan berdasarkan program pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
Kritik Keras Rieke 'Oneng' soal Wacana Program Iuran Pensiun Tambahan: Sopan Enggak Sih Kayak Gitu?
Kritik Keras Rieke 'Oneng' soal Wacana Program Iuran Pensiun Tambahan: Sopan Enggak Sih Kayak Gitu?

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka buka suara soal wacana program iuran pensiun tambahan.

Baca Selengkapnya