Pembelaan Ahok diserang soal pelarangan pengajian di Monas

Merdeka.com - Pekan lalu, sebuah ormas Islam menyampaikan petisinya untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Tak cuma, Ahok, petisi itu juga ditujukan untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saefudin.

Dalam petisi bertagar #KeluarkanIzinMonas, yang dibuat pada 15 Oktober lalu, mereka mempertanyakan alasan Monas ditutup untuk kegiatan zikir akbar. Padahal, kebijakan itu tak pernah berlaku sebelumnya.

Menurut penggalang petisi, Kurnia Adi, acara pengajian itu aka dihadiri Arifin Ilham, Yusuf Mansur dan mantan anggota DPR RI Nabiel Almusawa.

"Saya pada khususnya dan para pemuda serta para pemudi di berbagai wilayah baik yang berada di wilayah jakarta maupun dari luar wilayah jakarta sangat mengharapkan untuk dapat diberikan izin melaksanakan acara pengajian di lapangan Monas yang insyaAlloh akan diselenggarakan pada bulan November 2015 dan seterusnya."

Dalam petisi itu juga, penggalang menjelaskan alasan kenapa tetap berharap pengajian akbar itu dapat dilakukan di Monas. Salah satunya, petisi itu menjelaskan, mayoritas jemaah adalah merupakan warga Jakarta

"Kenapa panggung-panggung hiburan dan berbagai panggung promosi lainnya diizinkan, tetapi kami sampai dengan saat ini masih belum juga diizinkan. Ada yang salahkah dengan kami? Bukankah kami merupakan bagian dari warga Jakarta dan rakyat Indonesia?"

Lalu apa reaksi Ahok menanggapi petisi itu?

Ahok tetap menolak permintaan lewat petisi itu. Ahok beralasan, jika diizinkan, gelombang permintaan pun pasti akan menyusul dan tentu akan bertolak dengan regulasi yang ada.

"Itu sudah pernah kita bikin dulu, jualan yang majelis Rasulullah dulu. Makanya kita bilang kalau mau jualan jam delapan, pengajian kan bisa di Istiqlal atau di mana. Apakah Tuhan enggak dengar kalau enggak di Monas, enggak jadi masalah juga kan? Kalau kita buka lagi gimana? Yang gereja minta, yang Kristen juga minta doa ibu kota di Monas," jawab Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (16/10).

Ahok tak mau Monas dibiarkan rusak oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Menurutnya, kebijakan membuka Monas untuk umum hanya menguntungkan PKL.

"Kan kita sepakat Monas ini, kita kembalikan ke Keppres 95. Bahwa ini tempat yang agung, tidak boleh dirusak oleh penjual. Kita sudah pernah coba kasih (buka) untuk PKL kan. Ya sudah kita balikin deh, kita sudah uji coba selama enam bulan ini," imbuh dia.

Ahok menambahkan, Tuhan tak memilih berdasarkan tempat doa. Di mana pun, kata dia, selama doa dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan diterima.

"Ya makanya kalau kayak gitu di Kalibata juga boleh. Kenapa mesti Monas? Yang sudah sterilkan sekarang, yang sudah enggak ada PKL. Sekarang kalau kita kasih, majelis yang lain minta enggak? Minta. Yang Kristen minta enggak? Yang Budha minta enggak? Balik lagi. Lebih baik enggak usah semua lah," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok tak peduli kebijakannya itu akan berpengaruh pada perolehan suaranya di Pilgub nanti. Bahkan, dia kembali menegaskan penolakannya di depan WNI Singapura saat berkunjung ke sana.

Orang minta zikir di Monas, saya larang karena Bung Karno bilang buat zikir itu di Istiqlal. Dulu itu sudah saya pinjamin, tapi malah buat dagang PKL, padahal saya setengah mati 6-7 bulan beresi. Di Istiqlal (mereka) nolak, kenapa nolak, karena dagangan enggak laku, di Monas laku, ya saya enggak kasih, terus dibilang bisa kehilangan pemilih NU. Ya saya lebih baik kehilangan pemilih dari pada langgar aturan sendiri," klaimnya.

"Jadi sebenarnya dalam ketenaran ada kepedihan juga sebetulnya," pungkas Ahok.