Pemprov DKI Anggarkan Rp17,18 Triliun untuk Bansos
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan Rp17,18 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan kesejahteraan warga Ibu Kota.
“Macam-macam bantuannya ada 17 jenis, totalnya Rp17,18 triliun,” kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono ketika membuka seminar Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) di Jakarta, Kamis (23/2).
Dia menjelaskan, 17 jenis bantuan sosial itu di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sembako untuk pangan bersubsidi, Kartu Lansia hingga bantuan untuk pengangguran menjadi wirausaha.
-
Apa yang diberikan dalam bantuan Kemendag Peduli? Bantuan 2.000 Paket Kebutuhan Pokok Bantuan yang diserahkan berupa barang kebutuhan pokok sebanyak 2.000 paket. Masing- masing paket tersebut terdiri atas 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan mi instan.
-
Bantuan apa yang diberikan BRI? Bantuan-bantuan yang disalurkan berupa paket makanan cepat saji dan air mineral.
-
Bantuan apa yang diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Apa saja bantuan KJMU? Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tetap membuka pendaftaran bagi calon penerima KJMU tahap 1. Pendaftaran rencananya dibuka hingga 21 Maret 2024. 'Selanjutnya data pendaftar akan dipadankan dengan data DTKS dan regsosek (registrasi sosial ekonomi),' kata dia.
-
Apa bantuan yang diberikan BRI? Penyaluran bantuan berupa paket sembako dan sejumlah perlatan seperti selimut, tikar, handuk dan sajadah.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per Maret 2022, Jakarta masih memiliki warga dengan kemiskinan ekstrem mencapai 95.668 jiwa.
Data itu mencapai 0,89 persen dari total jumlah warga DKI Jakarta sekitar 10,7 juta jiwa. Terjadi kenaikan 0,29 persen dibandingkan data Maret 2021 mencapai 0,6 persen.
Adapun kategori kemiskinan ekstrem berdasarkan revisi pada September 2022 oleh Bank Dunia di antaranya pengeluaran per hari per orang mencapai 2,15 dolar AS dari sebelumnya 1,90 dolar AS pada awal 2022.
Selain miskin ekstrem, Jakarta yang masih menjadi Ibu Kota Negara (IKN) juga masih memiliki kasus tengkes.
Berdasarkan informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka prevalensi tengkes di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar 14 persen dari total 790 ribu balita atau sekitar 110 ribu balita.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang melakukan sejumlah upaya menurunkan dua kasus itu termasuk melakukan sinkronisasi dan validasi data terkait kesejahteraan sosial untuk menemukan data lebih akurat sehingga distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Mencermati realita itu, Heru mengajak para pengusaha mal di Jakarta untuk berkontribusi membantu pemerintah menurunkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan kasus tengkes (stunting).
“Kalau bertemu pengusaha, harus ada pesan sosialnya,” jelas Heru seperti dilansir dari Antara.
Menurutnya, berdasarkan penuturan pengusaha pusat perbelanjaan itu, pertumbuhan bisnis saat ini sudah mulai bergerak dan lancar.
Dengan kemajuan tersebut setelah teruji pandemi Covid-19, Heru meyakini para pengusaha mampu menyisihkan pendapatannya untuk mengurangi masalah sosial di Jakarta.
“Saya yakin bapak-bapak bisa. Saya juga jadi orang tua asuh di Jakarta Selatan ada dua, di Jakarta Utara ada dua. Kita bisa menyelesaikan masalah, masyarakat yang memang harus menjadi perhatian,” tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaBansos PKD ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sebanyak 141.533 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaFraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca SelengkapnyaTerdapat 245.749 penerima manfaat Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi Lansia , Penyandang Disabilitas, Anak Usia Dini dan Anak dan Remaja.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca Selengkapnya