Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Anggarkan Rp17,18 Triliun untuk Bansos

Pemprov DKI Anggarkan Rp17,18 Triliun untuk Bansos Heru Budi Hartono. ©2022 Liputan6.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan Rp17,18 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan kesejahteraan warga Ibu Kota.

“Macam-macam bantuannya ada 17 jenis, totalnya Rp17,18 triliun,” kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono ketika membuka seminar Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) di Jakarta, Kamis (23/2).

Dia menjelaskan, 17 jenis bantuan sosial itu di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sembako untuk pangan bersubsidi, Kartu Lansia hingga bantuan untuk pengangguran menjadi wirausaha.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per Maret 2022, Jakarta masih memiliki warga dengan kemiskinan ekstrem mencapai 95.668 jiwa.

Data itu mencapai 0,89 persen dari total jumlah warga DKI Jakarta sekitar 10,7 juta jiwa. Terjadi kenaikan 0,29 persen dibandingkan data Maret 2021 mencapai 0,6 persen.

Adapun kategori kemiskinan ekstrem berdasarkan revisi pada September 2022 oleh Bank Dunia di antaranya pengeluaran per hari per orang mencapai 2,15 dolar AS dari sebelumnya 1,90 dolar AS pada awal 2022.

Selain miskin ekstrem, Jakarta yang masih menjadi Ibu Kota Negara (IKN) juga masih memiliki kasus tengkes.

Berdasarkan informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka prevalensi tengkes di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar 14 persen dari total 790 ribu balita atau sekitar 110 ribu balita.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang melakukan sejumlah upaya menurunkan dua kasus itu termasuk melakukan sinkronisasi dan validasi data terkait kesejahteraan sosial untuk menemukan data lebih akurat sehingga distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Mencermati realita itu, Heru mengajak para pengusaha mal di Jakarta untuk berkontribusi membantu pemerintah menurunkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan kasus tengkes (stunting).

“Kalau bertemu pengusaha, harus ada pesan sosialnya,” jelas Heru seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, berdasarkan penuturan pengusaha pusat perbelanjaan itu, pertumbuhan bisnis saat ini sudah mulai bergerak dan lancar.

Dengan kemajuan tersebut setelah teruji pandemi Covid-19, Heru meyakini para pengusaha mampu menyisihkan pendapatannya untuk mengurangi masalah sosial di Jakarta.

“Saya yakin bapak-bapak bisa. Saya juga jadi orang tua asuh di Jakarta Selatan ada dua, di Jakarta Utara ada dua. Kita bisa menyelesaikan masalah, masyarakat yang memang harus menjadi perhatian,” tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jakarta Alokasi Rp18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan, Heru: Besarnya Luar Biasa
Jakarta Alokasi Rp18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan, Heru: Besarnya Luar Biasa

"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru

Baca Selengkapnya
Cara Cek Penerima BLT Jakarta Rp900.000, Cukup dengan NIK KTP
Cara Cek Penerima BLT Jakarta Rp900.000, Cukup dengan NIK KTP

Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Ini Kriteria Warga Penerima BLT Rp900.000
Ini Kriteria Warga Penerima BLT Rp900.000

Bansos PKD ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sebanyak 141.533 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Baca Selengkapnya
Anggaran Bansos di Jakarta Capai Rp18,2 Triliun, Dana KJP Ditambah Rp200 Miliar
Anggaran Bansos di Jakarta Capai Rp18,2 Triliun, Dana KJP Ditambah Rp200 Miliar

Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024

Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.

Baca Selengkapnya
PDIP Jakarta Temukan 75.000 Penerima KJP Diputus Pemprov DKI Sejak 2023
PDIP Jakarta Temukan 75.000 Penerima KJP Diputus Pemprov DKI Sejak 2023

Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan

Baca Selengkapnya
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun

Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024

Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Minta Pemprov Anggarkan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo ke APBD
DPRD DKI Minta Pemprov Anggarkan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo ke APBD

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo

Baca Selengkapnya
Kartu Bansos untuk Penerima Baru Cair, Nilainya Rp300.000
Kartu Bansos untuk Penerima Baru Cair, Nilainya Rp300.000

Terdapat 245.749 penerima manfaat Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi Lansia , Penyandang Disabilitas, Anak Usia Dini dan Anak dan Remaja.

Baca Selengkapnya
Ini Dia Bansos dan BLT Bakal Cair Bulan Agustus Ini
Ini Dia Bansos dan BLT Bakal Cair Bulan Agustus Ini

Mereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Selengkapnya
Subsidi BBM, LPG higga Dana BOS Habiskan Uang Negara Rp527 Triliun
Subsidi BBM, LPG higga Dana BOS Habiskan Uang Negara Rp527 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.

Baca Selengkapnya