Pemprov DKI Dukung Acara DWP 2019 dengan Sejumlah Syarat
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta telah memberikan izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Projects (DWP) yang rencananya digelar pada 13-15 Desember 2019 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Alberto Ali menyatakan, dalam penyelenggaraan DWP itu harus berdasarkan persyaratan khusus. Yakni harus bebas dari peredaran narkoba.
"Panitia berjanji pada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kegiatan tersebut bebas dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya," kata Alberto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/12).
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kapan Djakarta Fair pertama kali diadakan? Mengutip situs resmi Pekan Raya Jakarta, pada 1968 Pekan Raya Jakarta yang perdana diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan menggunakan nama Djakarta Fair di Lapangan Ikada yang bersejarah (kini Monas).
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Di mana konser PREP di Jakarta diadakan? Band Indie asal London menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (15/5/2024).
-
Dimana PRJ Kemayoran diadakan? 'Jakarta Fair ini sudah lahir dari tahun 1968, dan karena sempat vakum dua tahun, tahun ini menjadi Jakarta Fair yang diselenggarakan ke-55 kalinya,' kata Ralph dalam konferensi pers di JI-Expo Kemayoran Jakarta dilansir Antara, Kamis (6/6).
Alberto menyatakan, panitia penyelenggara telah menyanggupi untuk menaati aturan yang telah disepakati. Bila aturan dilanggar, dia menyebut Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas.
"Maka Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas, termasuk di dalamnya bisa mencabut izin kegiatan," ucap dia.
Selain itu, dia menyatakan pada dasarnya Pemprov DKI mendukung segala kegiatan seni dan budaya yang berlangsung di Jakarta.
"Sisi lain Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menjaga nilai dan norma budaya yang disepakati secara umum oleh warga Jakarta apapun latar belakangnya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, DWP merupakan acara akhir tahun di Jakarta yang cukup menghasilkan. Dia mengatakan, DKI berpotensi mendapatkan pendapatan dari tiket penjualan acara tersebut.
"Itu kan acara akhir tahun termasuk profit untuk DKI. Nanti saya minta komisi C saya suruh untuk awasi ke sana bagaimana laporannya keuangannya. Tiket itu bukan kecil, pendapatannya gede," jelas Prasetio.
Sebelumnya, sejumlah orang menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP yang akan berlangsung di Kemayoran, Jakarta Pusat.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPameran multi produk ini bakal dilangsungkan selama 33 hari hingga 14 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaAda beragam acara yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya"kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, kira- kira seperti New York-nya Amerika," kata Tito
Baca SelengkapnyaUU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaJakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2024 resmi dibuka Rabu (12/6/2024) malam.
Baca SelengkapnyaHeru menyampaikan draf RUU DKJ ditargetkan dapat selesai pada Desember 2023 ini.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaJakarta Fair 2024 menjadi yang ke-55 kalinya sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 1968 silam.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya