Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Respons Positif Kewajiban Tunjukkan Sertifikat Vaksin Saat Masuk Pasar

Pemprov DKI Respons Positif Kewajiban Tunjukkan Sertifikat Vaksin Saat Masuk Pasar Menhub dan Wagub DKI Meresmikan Tiket Elektronik. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyambut positif keputusan yang mewajibkan masyarakat menunjukkan sertifikat vaksin ketika akan memasuki kawasan pasar. Mengingat kawasan pasar termasuk lokasi yang rentan terhadap penularan Covid-19.

"Kita tahu di pasar tradisional itu sangat rentan, terjadi interaksi antara pedagang dengan penjual, dengan penjual, tidak seperti di mall, di pasar kan gang-gangnya sempit," kata dia kepada wartawan, Senin (26/7).

"Kalau ada usulan demikian, usulan yang perlu dipertimbangkan dan diapresiasi, supaya juga mendorong bagi warga masyarakat, pedagang, pembeli di pasar segerakan melaksanakan vaksin. Usulan ini juga baik kalu dipertimbangkan," ungkap dia.

Orang lain juga bertanya?

Pihaknya pun belum memutuskan akan mewajibkan syarat serupa bagi pengunjung mall. Hal itu kembali lagi pada kebijakan yang diambil pengelola.

"Itu kembali kepada pengelola mall, asosiasi mal itu sendiri. Memang di mal ini berbeda dengan di pasar-pasar. Di mall ini luas, dan masyarakat atau komunitasnya tidak sebesar di pasar, jaraknya cukup berjarak. Jadi, di mall selama ini juga melaksanakan prokes dengan baik," ujar dia.

Menurut dia, di tempat-tempat dengan potensi penularan yang tinggi memang sebaiknya wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Namun demikian pemerintah belum membuat kebijakan terkait hal tersebut.

"Justru yang paling penting itu di tempat-tempat kerja seperti pabrik, atau tempat-tempat kerumunan seperti di terminal, stasiun, pelabuhan, dan itu saya kira wajib menunjukkan kartu vaksin. Saya kira di tempat-tempat seperti itu," tukas dia.

"Saya kira nanti pemerintah akan menggodok, tempat-tempat mana yang wajib kalau masuk ke satu unit usaha, atau kegiatan atau tempat wajib ada (kartu) vaksin," lanjut Riza.

Meskipun demikian, dia menegaskan saat ini belum ada keputusan yang menentukan tempat-tempat mana saja yang mewajibkan sertifikat vaksin sebagai 'tiket' masuk'.

"Belum ada, sejauh ini pemerintah belum memutuskan tempat-tempat mana yang wajib ada vaksin. Yang kita dorong adalah agar semua masyarakat agar segerakan melaksanakan vaksin agar meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, yang sudah wajib kan selama ini kalau kita bepergian dengan pesawat, itu kan yang sudah diwajibkan," jelas dia.

"Yang lain-lain dalam pengaturan dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Kami di Jakarta tentu akan membahas ini, mendiskusikan apakah diperlukan tempat-tempar tertentu kalau dimasukin harus wajib vaksin atau tidak, nanti kita akan bahas, ke depan, saya kira perlu kita pertimbangkan bersama, supaya juga mendorong orang supaya segera vaksin," tandas dia.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkes Sebut Belum Ada Mutasi Baru Covid-19 Meski Varian JN.1 Sudah Menyebar di RI
Kemenkes Sebut Belum Ada Mutasi Baru Covid-19 Meski Varian JN.1 Sudah Menyebar di RI

Penularan varian JN.1 telah ditemukan di Jakarta dan Batam.

Baca Selengkapnya
Viral TikTok Shop Bakal Buka Lagi Bulan Depan, Mendag: Saya Belum Dengar
Viral TikTok Shop Bakal Buka Lagi Bulan Depan, Mendag: Saya Belum Dengar

Terpantau sejumlah akun di media sosial memberikan informasi Tiktok Shop akan dibuka kembali.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Penumpang MRT dan TransJakarta Tetap Pakai Masker
Ini Alasan Penumpang MRT dan TransJakarta Tetap Pakai Masker

Penggunaan masker di angkutan umum DKI Jakarta kini mulai ditiadakan. Namun jika tengah dalam kondisi kesehatan menurun, maka disarankan tetap tetap menggunakan masker.

Baca Selengkapnya
Penumpang KRL Akhirnya Bisa 'Bernapas'
Penumpang KRL Akhirnya Bisa 'Bernapas'

Pemerintah resmi mencabut aturan menggunakan masker

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024
Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal
Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal

Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Gibran Pastikan Festival Makanan Nonhalal Tak Ganggu Toleransi di Solo
Gibran Pastikan Festival Makanan Nonhalal Tak Ganggu Toleransi di Solo

Gibran yakin festival makanan nonhalal tidak akan mengganggu kehidupan toleransi masyarakat di Solo

Baca Selengkapnya
Akhirnya Penumpang MRT Bebas Masker
Akhirnya Penumpang MRT Bebas Masker

Pengguna Mass Rapid Transit (MRT) kini dibebaskan untuk tidak menggunakan masker.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Ngotot Produk UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Ngotot Produk UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Baca Selengkapnya