Penerimaan DKI Terancam Defisit Diduga Akibat Kesalahan Cara Pengelolaan Anggaran

Merdeka.com - Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ini karena anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 hampir defisit.

Selain itu, perubahan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 juga berubah dari Rp95,995 triliun turun sekitar Rp6,5 triliun menjadi Rp89,4 triliun. Ini mengindikasikan bahwa semakin lama, keuangan daerah dikelola dengan tidak cermat dan tidak profesional.

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Cinta Mega mengatakan, ancaman defisit penerimaan saat ini karena menurut data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI bahwa realisasi penerimaan dari sektor pajak hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp31,56 triliun dari target Rp44,54 triliun alias baru terealisasi sekitar 70 persen. Sehingga masih ada kekurangan sekitar 12,98 triliun lagi yang harus dikejar hingga akhir tahun nanti, padahal waktu tinggal dua setengah bulan lagi.

"Jangan sampai kondisi defisit ini akan mengganggu pelayanan publik, Pemerintah Provinsi harus melihat sektor apa yang bisa dioptimalisasi lagi, saya melihat Pajak Kendaraan Bermotor masih banyak tunggakan yang belum ditagihkan, itu harusnya bisa terus dikejar," katanya di Jakarta, Jumat (25/10).

Berdasarkan data dari BPRD, dia mengungkapkan, tunggakan pajak kendaraan bermotor di DKI hingga Desember mencapai Rp2,2 triliun. Selain itu PDIP juga menyoroti mengenai retribusi daerah yang mengalami penurunan sejak tahun 2018 lalu, jika sebelumnya pada tahun 2017 retribusi daerah menembus 624 miliar, tahun 2018 anjlok menjadi 560 miliar. Pemprov harus melakukan evaluasi terkait turunnya penerimaan tersebut agar tidak terjadi lagi di tahun 2019.

APBD 2020 Tidak Transparan

Terkait dengan APBD 2020 Pemprov mengajukan perubahan pada rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Dari yang semula Rp95,9 triliun direvisi menjadi Rp89,4 triliun, berkurang Rp6,5 triliun. Hal ini sudah diprediksi sebelumnya, karena melihat banyaknya anggaran yang tidak berkualitas masuk dalam KUA-PPAS 2020.

Seperti anggaran pembuatan website dinas kebudayaan yang pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2,5 miliar.

"Kenapa tidak dioptimalkan saja website yang sudah ada agar lebih menarik bagi wisatawan, tidak perlu semahal itu anggarannya," ujar Cinta Mega.

Selain itu, masih banyak lagi anggaran yang tidak cermat lainnya. Seharusnya sejak awal KUA-PPAS dipublikasikan saja, biar rakyat membantu untuk menyisir anggaran-anggaran tersebut. Sehingga APBD 2020 benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat.