Follow
Politikus PDIP Harap Anies Keluarkan SK Tanggap Darurat Banjir Jakarta
Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka berharap Gubernur DKI Anies Baswedan mengeluarkan status tanggap darurat untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang menggenangi sejumlah wilayah ibu kota. Agar, lanjut dia, Pemerintah Pusat bisa berperan dalam masalah banjir tersebut.
"Kami harap Pak Gubernur Anies mau mengeluarkan status tanggap darurat. Biar pemerintah pusat bisa ambil bagian dalam percepatan penanganan banjir di Jakarta," ujar dia, Selasa (7/1).
Dia mengungkapkan, dana penanggulangan bencana pemerintah pusat tak bisa disalurkan tanpa SK Tanggap Darurat dari pemimpin daerah DKI.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Mengapa status siaga darurat bencana kekeringan dikeluarkan? Status siaga darurat ini dikeluarkan usai tiga wilayah kabupaten, yaitu Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman, telah bertatus siaga darurat hidrometeorologi.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Gunungkidul siaga darurat? “Untuk antisipasi dampak dari kekeringan yang semakin meluas, BPBD telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
"DKI tidak mengeluarkan tanggap darurat. Sehingga dana safe guarding bencana dari pemerintah pusat tidak bisa dikeluarkan," tutupnya.
Seperti diketahui, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak ingin terburu dalam menetapkan status darurat bencana banjir di Jakarta. Sebab menurutnya, hal itu memiliki banyak resiko.
"Kita tidak akan berkomentar soal status darurat karena status darurat itu punya konsekuensi yang tidak sederhana jadi sebelum kita mendengar resmi saya tidak akan berkomentar," kata Anies usai meninjau wilayah terdampak banjir di Penjagalan, Jakarta Utara, Jumat 3 Januari 2020.
Saat ditanya konsekuensi terkait, Anies menampik untuk membeberkan secara gamblang. Namun demikian, dia menegaskan bencana banjir di Jakarta secara berangsur cepat teratasi dalam tiga hari terakhir.
"Konsekuensinya banyak, nanti anda pelajari sendiri, tapi ini sesungguhnya kalau kita lihat antara kemarin tanggal 1, 2, 3 sudah jauh lebih surut sekarang. Di Jakarta barat paling banyak genangannya tapi hari ini genangan itu sudah mulai surut dan insya allah sabtu dan minggu kita yakin akan jauh lebih sedikit lagi tempat yang masih ada genangan," yakin mantan Mendikbud ini.
Anies percaya jika genangan di tiap wilayah terdampak bisa segera surut maka langkah rehabilitasi bisa cepat dilakukan. Anies juga menyatakan pihaknya akan terus membantu dengan asupan logistik untuk memenuhi kebutuhan parah pengungsi banjir.
"Suplai jalan terus siang, pagi, siang sore itu ada pasokan untuk makanan untuk kebutuhan pokok, ini bekerja terus, dan kalau lihat kondisi bendungan ini insya allah cepat akan selesai," Anies menandasi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca Selengkapnya
Setelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Teguh bilang, diperlukan sinergi lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi banjir.
Baca Selengkapnya
PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya
Heru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnya
Anies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca Selengkapnya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya
Rano Karno mengakui masalah banjir di ibu kota tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI saja.
Baca Selengkapnya