Respons Riza Soal Aset Negara di DKI Dipakai untuk Biayai Pembangunan Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi rencana pemanfaatan aset pemerintah pusat pusat di Jakarta untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Sejauh ini belum ada pembahasan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI terkait rencana tersebut.

"Memang belum dibahas," ujarnya di DPRD DKI Jakarta, Senin (29/11).

Namun demikian, politisi Gerindra meyakini bahwa Pemerintah Pusat akan berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.

"Nanti teman-teman bersama DPRD kita akan bahas dan tindak lanjuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pasti Pemprov dan DPRD DKI Jakarta akan dilibatkan," ujar dia.

"Itu kan semua nanti bersama-sama pemerintah pusat, dengan DPR RI kami di DKI antara Pemprov DKI dan DPRD DKI bersama-sama kita akan carikan solusi terbaik tentang aset-aset yang ada di DKI jakarta," lanjutnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasi aset negara senilai Rp1.000 triliun di Jakarta saat ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.

"Uangnya nanti akan digunakan untuk pembangunan di ibu kota negara baru," kata Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan seperti dikutip Antara, Jumat (26/11).

Optimalisasi aset negara di Jakarta tersebut hanya dilakukan melalui penjualan saja, namun bisa juga melalui kerja sama dengan jangka waktu sekitar 30 tahun.

Aset negara di Jakarta antara lain meliputi tanah dan bangunan, sehingga sedang dipilah mana aset yang bisa dimonetisasi nantinya.

"Tapi tidak terburu-buru, kami harus mengatur terlebih dahulu," ujar Encep.

Jika optimalisasi terburu-buru, ia menilai harga aset negara di Jakarta kemungkinan akan menjadi rendah, sehingga pihaknya tak mau mengganggu pasar.