Satpol PP Tegaskan PT Equity Life Indonesia Langgar Prokes

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor PT Equity Life Indonesia tepat hari keempat PPKM Darurat. Tetapi PT Equity Life Indonesia merasa tidak melakukan pelanggaran karena perusahaan mereka masuk dalam sektor essensial.

Menanggapi pembelaan PT Equity Life Indonesia, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin, menegaskan perusahaan itu melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Atas dasar itu, Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi dengan menutup kantor hingga 20 Juli.

"Jadi pelanggaran prokesnya," ucap Arifin saat dikonfirmasi, Rabu (7/7).

Arifin menuturkan, saat sidak ke perusahaan yang bergerak di bidang asuransi tersebut, terpantau tidak menerapkan jaga jarak fisik antar karyawan. Selain itu, imbuhnya, perusahaan dianggap telah melewati batas maksimal karyawan yang bekerja di kantor.

Kendati asuransi merupakan sektor esensial, dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat, sektor esensial boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.

"Iya, kita melihatnya seperti itu. kemudian prokesnya juga, jaga jaraknya enggak dilakukan," pungkasnya.

Secara terpisah, Corporate Communication PT Equity Life Indonesia, Yuliarti, menegaskan perusahan tempat dia bekerja masuk dalam kategori sektor esensial. Penegasan ini dia sampaikan, setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan sidak kepatuhan perkantoran selama kebijakan PPKM Darurat.

"PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang termasuk dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 perihal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19," ucap Yuliarti dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Rabu (7/7).

Saat dihubungi, Yuliarti menegaskan selama masih beroperasional di masa PPKM Darurat, Equity menerapkan kebijakan 50 persen kerja dari rumah, dikenal dengan work from home (WFH). Merujuk Instruksi Mendagri yang dimaksud, Yuliarti meyakini kebijakan perusahaan tidak melanggar regulasi dengan mempekerjakan karyawan maksimal 50 persen dari kapasitas.

Ia menambahkan, ketaatan perusahaan dapat dibuktikan dengan sistem yang dimiliki gedung. Mengingat kebijakan PPKM Darurat yaitu membatasi karyawan yang bekerja dari kantor, sistem dari gedung akan secara otomatis menolak izin akses masuk, jika kapasitas sudah melebihi standar.

"Gedung kita kan 59 lantai, kalau pun kita over kuota nggak bisa, otomatis direject by system. Kita pakai tapping kedetect dan pasti akan disurati langsung oleh building managementnya," jelasnya.

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan sidak ke sejumlah kantor. Dalam sidak tersebut Anies mengungkapkan kekecewaannya masih ada saja sektor non esensial bekerja di kantor.

Kegiatan sidak dipublikasi melalui Instagram story @aniesbaswedan.

Kantor pertama, Anies mendatangi kantor Ray White Indonesia. Setibanya di kantor pemasaran properti itu, Anies menegur orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap manajemen kantor.

"Ini bukan soal untung rugi. Ini soal nyawa, yah. Kita ini mau nyelametin nyawa orang dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Ini pekerja pekerja ikut aja," tegur Anies yang dikutip pada Selasa (6/7).

Tidak ada bantahan dari perempuan yang diduga pihak bertanggung jawab terhadap perkantoran Ray White Indonesia tersebut.

"Sekarang tutup kantor yah dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Mengerti?"

Usai menegur, Anies didampingi Satpol PP memproses kantor tersebut dengan memberikan sanksi administrasi dan penempelan informasi bahwa kantor tersebut ditutup sementara waktu.

Kantor berikutnya yaitu PT Equity Life Indonesia. Sama seperti sidak kantor pertama. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegur keras pihak yang masih memaksakan pekerja datang ke kantor.

"Kenapa dilanggar? Setiap hari kita nguburin orang pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung pak enggak ada yang untung. Apalagi ada ibu hamil masuk," kritik Anies.