Dampak Aerotropolis Bandara YIA, Pemkab Kulon Progo Waspadai Ini

Merdeka.com - Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) resmi beroperasi pada 28 Agustus 2020 silam. Kini, menjelang dua tahun operasional, kawasan di sekitar bandara juga ikut bertumbuh. Harga-harga tanah di sana meningkat.

Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar. Bila hal ini berlanjut, kelak daerah di sekitar Bandara YIA akan berkembang sebagai kawasan aerotropolis.

Namun Pemkab Kulon Progo justru mewaspadai dampak dari keberadaan kawasan aerotropolis itu, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Berikut selengkapnya:

Jadi Perhatian Sejak Lama

©Instagram/@bandarayogyakarta

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA) Kulon Progo, Irianto mengatakan, tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi perhatian sejak lama. Namun ada yang perlu disikapi oleh Pemkab Kulon Progo, yaitu keberadaan kawasan aerotropolis Bandara YIA.

“Aetropolis Bandara Internasional Yogyakarta menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa, peningkatan komunikasi, transportasi, peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan, dan perubahan budaya di Kulon Progo,” kata Irianto dikutip dari ANTARA pada Senin (8/8).

Potensi Rute Baru Perdagangan Orang

©2022 Merdeka.com/Dok. Bandara YIA

Dari catatan Bareskrim Polri pada tahun 2018, setidaknya ada 10 jalur tindak perdagangan orang di Indonesia di antaranya yaitu di jalur Jakarta, Bandung, Surabaya, NTT, dan NTB. Dengan adanya bandara di Kulon Progo, hotel dan indekos dimungkinkan tumbuh di Kulon Progo.

“Mereka bisa berasal dari pelosok dengan tujuan Timur Tengah. Kami mengintensifkan sosialisasi kepada pemerintah kecamatan hingga Tim Penggerak PKK di tingkat desa dan satgas PPPA,” kata Irianto.

Ia mengatakan, kunci dari pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah semua komponen harus berani melapor pada petugas. Begitu pula dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat di Kulon Progo.

Modus TPPO

©2021 Merdeka.com

Irianto menjelaskan, modus TPPO paling banyak adalah korban ditawari pekerjaan di luar negeri dan diberi pinjaman uang. Tapi ketika di sana justru diarahkan untuk terlibat dalam perdagangan seks. Selain itu modus lain yang harus diwaspadai adalah pemberian beasiswa ke salah satu negara seperti ke Taiwan. Namun saat tiba di sana justru dipekerjakan dengan alasan mendukung pendidikan dan itu tidak legal. Terkait dengan potensi ini, Irianto mengaku Dinsos PPPA Kulon Progo mengintensifkan kerja sama dengan Polres Kulon Progo untuk mencegah TPPO.

“Banyak kasus seperti itu sehingga modus-modus yang perlu diwaspadai yang belum diketahui banyak orang,” kata Irianto. (mdk/shr)