Belum Balik Nama, Puluhan SD di Pamekasan Ini Ternyata Berdiri di Tanah Warga
Merdeka.com - Sebanyak 20 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, didirikan di atas tanah milik pribadi warga dan belum diubah atas nama Pemkab Pamekasan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyebut akan segera melakukan proses balik nama.
"Kami masih akan memproses balik nama, tanah-tanah yang masih atas nama pribadi warga itu, menjadi milik Pemkab Pamekasan," tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan Akhmad Zaini dalam keterangan pers di Pamekasan, Senin (11/7/2022).
-
Bagaimana cara SD Negeri 20 Palembang menarik siswa baru? Tiga peserta yang tinggal di sekitar sekolah tersebut mendaftar secara offline. Sementara pada saat PPDB sistem online tak satu pun calon siswa yang mendaftar.
-
Di mana Pemkab Sleman bangun TPST? Pada tingkat kabupaten, Pemkab Sleman mengambil kebijakan pengelolaan sampah dengan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani, Kalasan, untuk wilayah Sleman timur, TPST Sendangsari Minggir untuk wilayah Sleman barat dan dua TPST di wilayah Sleman tengah, yakni di Kapanewon Sleman dan Turi.
-
Bagaimana SD Negeri Butuh dibangun? Mengutip Kemdikbud.go.id, SD Negeri Butuh dibangun menggunakan model bangunan limasan dengan penutup atap dari genteng vlaam. Dindingnya terbuat dari bambu.
-
Kenapa SD Negeri 20 Palembang hanya dapat 3 siswa baru? Persaingan dengan sekolah terdekat menjadi pemicu minimnya peminat. Tiga peserta yang tinggal di sekitar sekolah tersebut mendaftar secara offline. Sementara pada saat PPDB sistem online tak satu pun calon siswa yang mendaftar.
-
Siapa yang membangun SMPN 16 Cirebon? Pada 1 April 1906, Pemerintah Hindia Belanda meresmikan Kota Cirebon sebagai gemeente, atau wilayah administratif selevel kotamadya.
-
Kapan SD Negeri Butuh didirikan? Sekolah ini merupakan salah satu sekolah Kasultanan yang didirikan di Kulon Progo pada masa 1916 Masehi.
Belum Balik Nama
©2016 Merdeka.com
Komisi IV DPRD Pamekasan mendesak Disdikbud setempat segera menyelesaikan balik nama lahan tempat puluhan sekolah dasar masih atas nama pribadi warga.
Zaini mengungkapkan, kasus ini berpotensi menimbulkan kegaduhan. Apalagi jika ahli waris dari pemilik tanah yang ditempati sekolah-sekolah tersebut tidak terima.
"Bisa gawat kalau diketahui oleh saudara-saudara pemiliknya, sebab mereka bisa berontak menuntut agar tanahnya tidak dijual atau dihibahkan ke negara," ujarnya, dikutip dari Antara.
Kasus Penyegelan
Sebelumnya, di Kabupaten Pamekasan pernah terjadi penyegelan terhadap lembaga pendidikan yang dibangun di atas tanah milik pribadi warga.
Adapun kasus sekolah negeri yang dibangun di atas tanah milik pribadi warga terungkap sejak tahun 2010. Saat itu, DPRD Pamekasan menerima laporan dari warga mengenai keberadaan sekolah-sekolah milik pemerintah yang berdiri di atas tanah milik pribadi warga.
Pada tahun itu, sekitar 40 persen dari total 413 SD Negeri yang ada di Kabupaten Pamekasan, tanahnya atas nama pribadi warga. (mdk/rka)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 18 siswa kelas 1 di SDN 02 Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau belajar di ruangan bekas water closet (WC).
Baca SelengkapnyaMinimnya pendaftar disebabkan adanya dua SD Negeri lain yang posisinya berdekatan.
Baca SelengkapnyaBeberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaWali Kota Danny Pomanto mengaku Pemkot Makassar mempunyai novum atau bukti baru yang sudah diajukan melalui peninjauan kembali (PK) ke MA.
Baca SelengkapnyaAsrama baru bagi siswa dan siswi pemulung sampah di TPST Bantar Gebang ini menggantikan bangunan lama yang terbuat dari bambu.
Baca SelengkapnyaPenutupan SD Inpres Pajjaiang dilakukan hingga tiga hari karena menunggu hasil perundingan antar ahli waris.
Baca SelengkapnyaSemua informasi mengenai PPDB SMA/SMK/SLB Negeri di Jateng telah resmi disampaikan melalui website.
Baca SelengkapnyaBanyak anak-anak yang tidak masuk sekolah karena jarak dari kampung ke sekolah cukup jauh.
Baca SelengkapnyaSejumlah SD negeri di Batang kekurangan murid. Hampir separuh dari 452 sekolah di daerah itu tidak memenuhi rombongan belajar.
Baca SelengkapnyaPada masa Perang Kemerdekaan, sekolah ini digunakan sebagai markas para pemuda pejuang.
Baca SelengkapnyaPihak ahli waris tetap akan menutup sekolah hingga Pemkot Makassar mengganti rugi lahan tersebut
Baca SelengkapnyaTim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.
Baca Selengkapnya