Menuju Era Normal Baru, Ini 3 Fakta Surabaya Raya Mulai Terapkan Masa Transisi

Merdeka.com - Masa transisi menuju era normal baru di Surabaya Raya diputuskan selama 14 hari. Keputusan itu muncul dari kesepakatan saat rapat bersama pimpinan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memutuskan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya berakhir hari ini. Sebelumnya, PSBB di tiga daerah di Surabaya Raya itu sempat diperpanjang dua kali atau berlangsung selama tiga tahap sejak 28 April lalu dan berakhir hari ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah

©2015 Wonderful Indonesia

Rapat tersebut dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.

"Selanjutnya kewenangan ada pada bupati dan wali kota di tiga daerah itu," kata Khofifah saat memimpin, dikutip dari Liputan6.com.

Masa Transisi

©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Rapat tersebut juga menyepakati masa transisi menuju era normal baru di Surabaya Raya selama 14 hari. Terhitung mulai 9 Juni hingga 22 Juni. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono.

"Keputusan transisi itu diambil oleh ketiga kepala daerah. Jadi, bukan pemerintah provinsi yang memutuskan," jelasnya.

Pada masa transisi ini, lanjut Heru, hal teknis yang perlu disiapkan ialah peraturan bupati dan wali kota di tiga daerah yang akan mengatur pelaksanaan normal baru.

Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

©2020 Merdeka.com

Salah satu isi peraturan bupati dan wali kota itu berupa sanksi tegas bagi warga yang melanggar protokol kesehatan pencegahan virus corona jenis baru penyebab COVID-19 di era normal baru.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengaku sudah membuat draft atau rancangan peraturan pelaksanaan normal baru.

Risma sempat mengungkapkan kekhawatirannya bahwa peraturan wali kota terkait sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan saat penerapan normal baru tidak bisa mengikat.

"Sanksi yang telah kami buat dalam draft ini mengacu pada (perundangan) apa? Sanksinya tidak bisa mengikat kalau bukan peraturan daerah," ucapnya. (mdk/rka)