Merantau ke Surabaya Wajib Punya Pekerjaan dan Tempat Tinggal, Walkot Tegaskan Ini

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa para perantau yang hendak datang ke Kota Pahlawan harus sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melibatkan pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) untuk mengawasi warga pendatang usai Lebaran 2023.

"Kalau mau datang ke Surabaya silakan, tapi harus ada pekerjaan dan tempat tinggalnya," ujar Wali Kota Eri Cahyadi melalui keterangan tertulis di Kota Surabaya, Rabu (26/4/2023).

Pemkot Surabaya tidak menyarankan para pendatang nekat merantau ke Kota Pahlawan jika belum memiliki pekerjaan.

Ketentuan Pindah

Pemkot Surabaya terus berupaya secara optimal untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, salah satunya melalui berbagai program padat karya. Untuk itu, Wali Kota Eri meminta warga luar daerah yang ingin menetap di Surabaya harus sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal.

"Kalau dia datang ke Surabaya mau pindah penduduk Surabaya, harus ada tempat tinggalnya di mana," tegas Cak Eri, sapaan akrab Eri Cahyadi. 

Adapun jika warga luar daerah indekos di Kota Surabaya, maka orang tersebut dicatat sebagai warga KTP musiman. Warga tersebut bukan sebagai warga KTP Surabaya namun hanya domisili di kota tersebut. 

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan bersama RT/RW, lurah, dan camat terhadap warga pendatang. Pada pelaksanaannya, pengurus RT/RW akan melaporkan kepada lurah dan camat apabila ada warga baru yang tinggal di Kota Surabaya.

"Kami lakukan (pengawasan, red.) dengan RT/RW, lurah dan camat karena lurah dan camat pasti ada laporan dari RT/RW kalau ada tamu yang menginap 24 jam. Apakah dia bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) atau apa," imbuh dia.

Tak Larang Pindah KTP

©2020 Merdeka.com/liputan6.com

Cak Eri menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak melarang masyarakat yang ingin berpindah kartu tanda penduduk (KTP). Namun, Pemkot Surabaya memiliki prioritas intervensi terhadap warga miskin di kota setempat.

"Kalau pun dia masuk (KTP Surabaya, red.), maka yang kami bantu tahun 2020 ke bawah," terangnya, dikutip dari Antara.

Apabila warga miskin tersebut baru tercatat sebagai penduduk KTP Surabaya mulai 2021, maka saat ini pemkot tidak memberikan intervensi bantuan.

"Kalau KTP 2021 (ke atas, red.) tidak kami bantu dulu karena kami fokus dulu ke (KTP Surabaya, red.) tahun 2020 (ke bawah, red.). Karena sudah ada 75 ribu warga miskin," pungkas Cak Eri. (mdk/rka)