Peristiwa 7 Januari, Sejarah Keluarnya Indonesia dari PBB

Merdeka.com - PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Fransisco, Amerika Serikat tepatnya pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya era Perang Dunia II. Namun, pada Sidang Majelis Umum yang pertama baru diselenggarakan pada 10 Januari 1946 di Church House, London yang telah dihadiri dari wakil-wakil dari 51 negara.

Sejak didirikan pada 1945, negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan Hak Azasi Manusia.

Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB juga menangani berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan non-proliferasi, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan sosial, kesehatan, upaya pembersihan ranjau darat, perluasan produksi pangan, dan berbagai hal lainnya, dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk ini dan generasi mendatang.

Sejarah Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

fimela.com

Melansir dari Website Kementerian Luar Negeri Indonesia, bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950 dengan suara bulat serta para negara anggota. Hal tersebut telah terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar.

Indonesia dan PBB telah memiliki keterikatan sejarah yang kuat karena mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 1945, tahun yang sma ketika PBB telah diberikan dan sejak tahun itu juga PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, serta mandiri.

Maka dari itu, banyak negara yang mendaulat Indonesia sebagai “truly a child” dari PBB. Hal ini dikarenakan peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville. Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

Saat menjadi salah satu negara anggota PBB, Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Irian Jaya dengan Belanda telah mengupayakan solusi dengan mengajukan penyelesaian permasalahan tersebut kepada PBB pada tahun 1954. Posisi Indonesia ini didukung oleh Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955 yang mengeluarkan sebuah resolusi untuk mendukung Indonesia dan kemudian meminta PBB untuk menjembatani kedua pihak yang berkonflik dalam meraih solusi damai.

Namun demikian, hingga 1961 tidak ada indikasi solusi damai meskipun dalam faktanya isu tersebut dibahas dalam rapat pleno Majelis Umum PBB dan di Komite I. Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-17 tahun 1962, penyelesaian sengketa tersebut akhirnya menemukan titik terang dengan dikeluarkannya Resolusi No. 1752 yang mengadopsi ”The New York Agreement” pada 21 September 1962. Selanjutnya, United Nations Executive Authority (UNTEA) sebagai badan yang diberi mandat oleh PBB untuk melakukan transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia menjalankan tugasnya secara efektif mulai 1 Oktober 1962 dan berakhir pada 1 Mei 1963.

Faktor Keluarnya Indonesia dari PBB

©2020 Merdeka.com

Setelah menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 7 Januari 1965, Presiden Soekarno menyatakan untuk pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965.

Mulai 7 Januari 1965, sebenarnya Indonesia telah menyatakan akan keluar dari PBB. Pada 20 Januari 1965, Indonesia resmi mengumumkan dan mendeklarasikan keluar dari PBB. Setelah adanya pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, Pemerintah Indonesia pada 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerja sama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, dan menjadi anggota PBB kembali pada 28 September 1966 , tepatnya pada 16 tahun setelah Indonesia diterima untuk pertama kalinya. (mdk/raf)