Asisten menawan pendamping anggota dewan

Merdeka.com - Wanita itu bersenda gurau di dalam lift Gedung Nusantara I, Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta Pusat pekan lalu. Dandanannya menor. Lipstik merah merona dengan bulu mata nan lentik. Mereka paling heboh diantara pengguna lift lain. Dialah para sekretaris pribadi anggota DPR.

Ciri-cirinya, kadang berstoking hitam dengan rok di atas paha. Kadang juga berkemeja dibalut blazer. Paling mencolok ialah rambutnya, sekilas merah tapi berwarna cokelat. Dulu saat ramai kasus pelecehan seksual oleh anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Max Muin, panggilan buat para sekretaris pribadi itu mencuat.

Sebutannya Pasukan High Heels dan Pasukan Berambut Cokelat. "Tapi sekarang sudah tidak ada lagi," ujar seorang kader salah satu partai juga bekerja di gedung DPR-RI Senayan, saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat pekan kemarin.

Nama kader itu dirahasiakan. Menurut dia, sekretaris anggota dewan di Gedung Parlemen memang berparas cantik. Umur mereka masih muda-muda dan sedap dipandang mata. Buat memoles penampilan, baju seksi dibalut sentuhan rias menjadi andalan. Jadi jangan kaget jika ada anggota dewan juga kepincut sekretaris pribadinya. "Ya namanya kucing kalau dikasih ikan pasti dimakan," ujarnya sambil terkekeh.

Buat menjadi sekretaris pribadi memang sulit. Selain cantik juga harus berotak encer. Salah satu fraksi yang ketat menyeleksi calon sekretaris pribadinya ialah Partai Gerindra. Partai ini tidak hanya mencari orang berwajah cantik, tetapi diutamakan wanita cerdas. Bukan tanpa sebab, selain tugas bakal disambut segunung, para sekretaris ini memang berhubungan langsung dengan anggota dewan untuk berbagai urusan.

"Kalau di Fraksi Gerindra, kami begitu selektif," ujar Tessa Mariska, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra saat ditemui di sela-sela waktu sibuknya. Dia pun menjelaskan jika buat urusan sekretaris memang begitu sensitif bagi anggota dewan. Masalahnya bukan tanpa sebab, istri anggota dewan juga banyak yang cemburu. Maklum saban hari anggota dewan bakal berdua terus seharian.

"Ya kadang juga ada yang cemburu," ujar Tessa.

Seleksi buat menjadi sekretaris memang ketat. Baik sekretaris atau biasa disebut Staf Administrasi serta Tenaga Ahli, harus mengikuti beberapa tahapan. Proses seleksi itu juga yang kemudian berubah menjadi kedekatan. Salah seorang Tenaga Ahli yang bekerja di salah satu Fraksi di DPR mengatakan jika keberadaan sekretaris maupun tenaga ahli memang dikembalikan kepada anggota dewan yang bakal menggunakan.

Namun biasanya setiap Fraksi sudah menyediakan tiga orang tenaga ahli dan dua orang staf administrasi. Jika dia bersedia, biasanya anggota dewan bakal menggunakan orang-orang itu buat membantu pekerjaannya. Keputusan mau atau tidak, tergantung anggota dewan. Biasanya, jika tak mau, anggota dewan bakal mencari sendiri kriteria sekretaris yang diinginkan.

Jadi sudah bisa ditebak, sekretaris pilihannya itu juga cantik dan cerdas. "Kalau gue jadi anggota dewan, ya gue juga bakal cari yang pinter dan cantik lah, biar enak dilihat. Umum lah yang kayak gitu," ujar Ramdhani, nama samaran. Dia pun mengatakan untuk kedekatan, sudah pasti antara sekretaris dengan anggota dewan terjadi. Namun dia tak mau bercerita karena itu urusan pribadi.

Soal keberadaan para sekretaris ini memang bukan rahasia umum. Jika menyambangi Gedung DPR, pemandangan lumrah biasa terlihat. Disebut cantik, karena memang faktanya demikian. Saban hari para sekretaris ini mondar mandir buat sekadar menemani rapat atau membawa barang keperluan anggota dewan. Paling gampang melihat para sekretaris ini ketika anggota dewannya sedang rapat, biasanya mereka menunggu atasannya di luar ruangan.

Keberadaan sekretaris di DPR ini memang kontroversial. Selain karena ceritanya, buat anggaran gaji, Badan Urusan Rumah Tangga DPR pun sampai-sampai meminta anggaran buat membayar para Sespri dan Tenaga Ahli ke Kementerian Keuangan. Jumlahnya pun fantastis, Rp 1,6 triliun.

Menurut Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Roem Kono, dana buat menambah tenaga ahli dan tenaga administrasi bagi anggota dewan itu, sudah sesuai dengan Undang-Undang MD3. "Itu sudah diatur di UU MD3," kata Roem Kono saat ditemui merdeka.com di Gedung DPR, Selasa pekan lalu.