Menunggu nasib Venezuela

Merdeka.com - Venezuela saat ini menghadapi krisis politik yang ditandai dengan demonstrasi paling besar sejak meninggalnya Presiden Hugo Chavez setahun lalu. Krisis ini telah menelan korban sedikitnya 13 orang meninggal sejak demonstrasi yang dimulai 4 Februari.

Media mainstream Barat memberitakan bahwa demonstrasi ini akibat kemarahan rakyat kepada pemerintah karena kriminalitas merajalela, inflasi, bahan kebutuhan pokok kurang dan dugaan keterlibatan kelompok bersenjata pro-pemerintah pada bentrokan dengan demonstran yang menimbulkan korban.

Demonstrasi anti pemerintah ini ditandingi dengan munculnya demonstran pro-pemerintah berkaus merah yang menyuarakan protes apa yang mereka sebut sebagai "kekerasan fasis" oleh oposisi dan demonstran yang didominasi oleh mahasiswa.

Presiden Nicolas Maduro hari Minggu (23/2) telah mengimbau dilakukannya perundingan guna meredakan demonstrasi anti pemerintah dalam bentuk "konferensi perdamaian nasional" yang melibatkan semua kelompok sosial, politik, serikat pekerja dan agama.

Bagaimana magnitude krisis politik di Venezuela ini baik di dalam maupun keluar di lingkungan Amerika Latin? Hal yang penting yang perlu dipahami dari kisruh di Venezuela saat ini adalah bahwa pemicu demonstrasi adalah persoalan ekonomi dan bukan karena masalah politik. Tidak terkendalinya inflasi dan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan laju kenaikan harga-harga telah menyulut protes massa.

Di ranah politik, oposisi di Venezuela terpecah mengenai arah politik bersama "memanfaatkan" situasi saat ini. Kelompok yang lebih radikal pernah mencoba menyuarakan tuntutan mundurnya Maduro. Namun pimpinan kelompok ini, Leopoldo Lopez telah ditangkap dan penangkapan itu berhasil menonjolkan sifat otoriter pemerintahan Maduro.

Pemimpin oposisi yang lebih moderat, Henrique Capriles yang kalah dua kali dalam pilpres menginginkan perubahan rezim secara damai. Dalam konteks ini media Barat menggambarkan bahwa rakyat Venezuela tidak yakin bahwa pergantian rezim dapat terlaksana melalui cara institusional dan demokratis dan bahwa protes jalanan akan lebih efektif ketimbang harus sabar menunggu pemilu tahun 2018.

Terhadap gejolak di Venezuela ini, kawasan pemerintahan negara-negara di kawasan Amerika Latin tampak adem ayem saja. Pernyataan yang keluar dari mereka hanya imbauan untuk diadakannya dialog.

Adem ayem dan dinginnya respon dapat dinilai sebagai indikasi adanya perubahan atau pergeseran dalam kebijakan negara-negara di kawasan itu. Amerika Latin dulu dikenal sebagai kawasan yang lebih terpolarisasi. AS banyak terlibat dalam menentukan para pemimpin dan mendukung kudeta —katanya— karena alasan menghadang komunisme. Selain perbedaan ideologi, secara umum pemerintahan di kawasan itu dulu biasa dibagi antara pemerintahan militer atau demokratis.

Sekarang ini AS masih menjadi sasaran tembak. AS diminta untuk tidak mendanai kelompok demonstran di Brasil, masyarakat pribumi di Bolivia dan protes polisi di Ekuador. Secara umum dinamika regional dan internal di Amerika Latin makin menjauh dari Washington. Tidak diundangnya AS pada KTT CELAC (Community of Latin American and Caribbean States) di Havana bulan Januari lalu makin membuktikan hal itu.

Selain faktor AS sebagai "musuh bersama", meningkatnya integrasi ekonomi tampaknya juga memainkan peran penting. Presiden Brasil, Dilma Rousseff sampai saat ini tidak berkomentar secara langsung mengenai krisis di Venezuela apalagi mengkritik Maduro karena melindungi kepentingan bisnis Brasil di Venezuela. Ia bahkan mendukung berbagai pernyataan Maduro dalam organisasi regional kawasan seperti Unasur dan Mercosur di mana Brasil memainkan peran menonjol.

Presiden Bolivia Evo Morales, sekutu dekat yang bisa membeli minyak Venezuela dengan harga murah, juga telah menunjukkan dukungan publik dan menuduh AS mencoba menggoyah stabilitas Venezuela.

Meski demikian, sampai berapa lama Maduro bisa bertahan? Apakah skenario di Mesir, Ukraina dan Turki bisa dan akan dimainkan di sini? Kita mengharapkan dinamika politik suatu negara terjadi tanpa campur tangan negara lain dan merupakan upaya menciptakan jalan bagi kestabilan dan kesejahteraan negara itu sendiri. (mdk/tts)