Modal Jokowi-Ahok Bertambah
Merdeka.com - Hari ini masa kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, genap berusia 100 hari. Banyak prestasi yang bisa dicatat, tapi tidak sedikit yang masih berupa janji.
Tentu tidak fair, menilai kinerja Jokowi-Ahok hanya dalam jangka 100 hari. Namun kita juga tidak lupa akan janji-janji pasangan ini untuk menuntaskan beberapa soal dalam jangka 100 hari, sehingga tidak ada salahnya kita menilainya.
Kartu sehat dan kartu pintar adalah janji yang segera dibuktikan, sehingga banyak pihak merasa surprise dan memberi apresiasi. Tapi eksekusi proyek MRT dan pembaruan Kopaja-Metromini, melampaui deadline, sehingga banyak kalangan bersungut-sungut, sambil berujar: nah tuh, tidak mudah bukan?
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa Jakarta banjir? 'Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung,' ujar dia.
-
Bagaimana Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? Perombakan ini tertuang dalam surat telegram bernomor Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Gimana Pemkot Semarang atasi banjir Kaligawe? Sementara itu Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan bahwa pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang mengerahkan pompa bergerak untuk mengurangi debit banjir.
-
Kenapa banjir Jakarta masih terjadi hingga saat ini? Hingga kini banjir masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Jakarta.Selain karena faktor Jakarta berada di dataran rendah dan dilalui oleh sungai-sungai yang berasal dari Bogor, faktor lain banjir masih terjadi hingga saat ini adalah limbah sampah. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan yang membuat aliran sungai tersumbat.
Banyak gagasan dan rencana Jokowi-Ahok yang dilontarkan, seperti membangun kampung deret, membenahi pedagang kaki lima, mendisiplinkan anggkutan kota, menambah taman kota, dan lain-lain, tetap tinggal gagasan dan rencana. Langkah-langkah mengatasi masalah utama Jakarta, macet dan banjir, masih tersendat.
Semua itu memang tidak bisa diwujudkan dalan sekejap. Selain butuh dukungan birokrasi, juga kerja sama dengan DPRD. Kemampuan Jokowi-Ahok untuk menggerakkan birokrasi dan meyakinkan DPRD adalah batu ujian.
Gaya kepemimpinan Jokowi-Ahok yang terbuka, berterus terang, tidak muluk-muluk, dan selalu cek lapangan, telah mengubah perilaku aparat pemda dalam melayani warga kota. Mereka bergairah karena diperhatikan atasan; sebaliknya warga merasa berhak untuk mepersoalkan atas layanan yang buruk.
Birokrasi memang menjadi pelaku sekaligus penghambat perubahan. Oleh karena itu, Jokowi sudah tepat bila menugasi Ahok untuk melakukan pembenahan. Gaya Ahok yang blak-blakan, kalkulatif dan tegas, sempat membuat pejabat pemda tidak bisa berkelit menutupi kelemahan dan kesalahan. Tapi langkah awal ini harus diikuti transformasi birokrasi agar lebih efektif, efesien dan tidak korup.
Pengalaman Jokowi membenahi birokrasi Pemda Kota Solo dan pengalaman Ahok dalam membenahi birokrasi Pemda Kabupaten Balitung Timur, bisa jadi modal untuk memperbaiki birokrasi Pemprov Jakarta. Namun yang lebih dibutuhkan adalah teladan, karena sebetulnya para birokrat adalah peniru kelakuan atasan.
Dalam hal ini, kesederhanaan, keluguan dan kejujuran Jokowi-Ahok menjadi contoh penting buat perubahan perilaku aparat pemprov. Namun, begitu salah satu atau keduanya terindikasi atau terlihat oleh anak buahnya mementingkan diri sendiri atau kelompok, maka pelecehan dan perlawanan diam-diam akan dilakukan.
Nah pada titik itulah Jokowi-Ahok akan diuji ketangguhannya. Pengujinya adalah orang-orang yang dulu merasa ikut andil dalam pemenangan. Kawan sejawat atau kolega bisnis, mungkin bisa ditepis tawaran kolusi, tetapi bagaimana dengan kader partai yang berpengaruh atau bahkan menguasai kursi DPRD?
Mereka bisa menyandera Jokowi-Ahok, sebab mereka memiliki kekuasaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Gejalanya sudah tampak: banyak rencana Jokowi-Ahok dalam RAPBD yang terus dipertanyakan, meskipun mereka sudah menjelaskan berkali-kali. Akibatnya, RAPBD hingga kini belum kelar.
Celakanya, Jokowi-Ahok tidak hanya menghadapi partai-partai yang dulu mengajukan pasangan calon lain. Kader-kader partai yang mengajukan pasangan Jokowi-Ahok pun, kini tak pernah jelas menunjukkan sikapnya. Tidak berani menolak rencana Jokowi-Ahok, tetapi juga tidak memberikan dukungan jelas. Mereka bagaikan menunggu di tikungan keuntungan.
Namun Jokowi-Ahok tidak perlu berkecil hati. Setelah 100 hari berkuasa, modal kerja Jokowi-Ahok bertambah, yakni kepercayaan warga Jakarta yang terus meningkat. Warga Jakarta kini lebih peduli dengan permasalahan kotanya, lebih berterus terang dalam menuntut perubahan, dan lebih terlibat menyelesaikan masalah.
Beberapa survei menunjukkan, banyak warga yang dulu tidak memilih Jokowi-Ahok, kini memberi dukungan kepadanya. Bahkan, banjir besar yang melanda Jakarta, menjadi pendorong warga untuk membantu Jokowi-Ahok, karena mereka melihat ketulusan dan kesungguhan pasangan ini dalam bekerja. (mdk/tts)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI bakal segera berakhir dan harus diperbarui setiap setahun sekali berdasarkan Permendagri.
Baca SelengkapnyaKepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mempunyai kesan tersendiri ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin RI.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik atau public trust.
Baca SelengkapnyaHeru juga sukses menciptakan iklim kerja birokrasi yang solid dan kondusif.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaNamun, Jokowi tetap berani mengambil keputusan memotong subsidi BBM
Baca SelengkapnyaDemokrat merespons pernyataan Menteri Bahlil, dan menegaskan penentu kemenangan Pilpres adalah rakyat.
Baca SelengkapnyaSebanyak 76,2 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Jokowi, meski belakangan banyak diterpa isu negatif.
Baca SelengkapnyaDi depan warga yang hadir, Jokowi memamerkan kinerja PUPR dalam memperbaiki jalan yang sudah lama rusak.
Baca SelengkapnyaAhok di mata Said Abdullah adalah sosok pemimpin yang bekerja dengan sangat baik selama memimpin Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi dinilai menepis keraguan yang muncul di publik dan membuktikan komitmennya
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya