Pemerintah tak ingin sepak bola dipolitisasi dan dijadikan judi

Merdeka.com - Kisruh sepak bola Indonesia berujung pada pembekuan aktivitas PSSI. Pemerintah melalui Kemenpora melihat PSSI tidak mengindahkan tiga teguran, termasuk surat rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terhadap Persebaya dan Arema agar tak ikut kompetisi lantaran masih bersengketa kepemilikan.

Pemerintah melihat jika pengelolaan sepak bola saat ini memang sudah dipolitisasi. Apalagi merosotnya olahraga yang digandrungi berbagai lapisan masyarakat itu juga terjadi karena banyak faktor. Pertama soal tidak adanya transparansi, kemudian judi juga diendus pemerintah telah masuk ke lapangan sepak bola. Tentu ini menjadi faktor sepak bola Indonesia seolah jalan di tempat.

"Judi memang jelek, tapi apakah anda mampu membasmi judi di sepak bola? Kan sulit. Tapi sekurang-kurangnya jangan sampai judi itu masuk di lapangan sepak bola. Di luar ajalah. Kalau masih di lapangan sepak bola, yaitu lah yang membuat sepak bola gajah itu kan," kata Ketua Umum BOPI Mayor Jenderal M Noor Aman saat berbincang dengan merdeka.com di kantornya, kemarin.

Lalu bagaimana langkah pemerintah seharusnya menyikapi sengkarut sepakbola tanah air. Berikut penjelasan M Noor Aman kepada Arbi Sumandoyo dan Muhammad Taufik dari merdeka.com soal kisruh PSSI dengan Kemenpora:

Anda tadi mengatakan jika PSSI tidak dibekukan, bisa dijelaskan?

Sebetulnya pembekuan itu tidak ada. Jadi tanggal 17 dikeluarkan surat itu, untuk tidak mengakui kepengurusan pada tanggal 17 sebelum KLB PSSI. Kongres terjadi tanggal 18. Artinya kongres di sini sudah tidak diakui. Yang sekarang ini memang enggak ada, yang La Nyalla ini. Tapi si Johar Arifin sudah bisa dikatakan tidak ada. Masih ada tapi tidak diakui kepengurusannya. Akhirnya saat ini terjadi pandangan dualisme kepemimpinan di PSSI dari sudut pandang pemerintah. Itu yang tidak diakui hanya kegiatannya saja.

Banyak yang menilai jika langkah Kemenpora terlalu ikut campur PSSI?

Banyak yang menilai seperti itu, banyak juga yang tidak mengatakan seperti itu. Pemerintah sebetulnya tidak terlalu banyak mencampuri urusan PSSI, sebetulnya hanya dua klub itu saja kok. Dinyatakan tidak rekomendasi, menteri juga sama, hanya dua klub itu saja karena ada rekomendasi dari BOPI. Kemudian Menpora memberikan suatu keputusan itu.

Kalau dikatakan tidak mengakui kepengurusan PSSI, itu kan bertahap. Ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Itu pembangkangan suatu organisasi yang kita anggap pembangkangan terhadap pemerintah. Itu saja. Apakah itu kemudian dinamakan terlalu ikut campur? Tergantung sih.

Masalahnya PSSI kan independen?

Itu yang saya bantah banget dengan Pak Joko Setiono tentang pengertian independensi itu. Jadi menyangkut independensi itu memang itu tidak bisa dicampuri orang lain, misalnya lapangan bola luasnya 150 meter, tidak bisa anda mencampuri itu kalau untuk pertandingan internasional. Tapi kalau pertandingan di RT/RW main bola dengan luas tanah 50 x 60, masa tidak boleh main bola, contohnya gitu kan.

Misalnya apalagi? misalnya kalau bertanding itu kan harus sebelas pemain, 45 x 2 menit, tapi kemudian kita di kampung mau bertanding mau 40 x 2 atau 30 x 2, tergantung eventnya saja. Sama saja dengan kondisi sekarang ini, ada yang kita tidak bisa intervensi yang memang menyangkut seperti sertifikat wasit, syarat-syarat pemain, itu kita tidak bisa paksa-paksa.

Nah, kita kebetulan membaca itu, dan setelah kita baca, kita tagih. Apakah anda sudah menyesuaikan dengan syarat-syarat FIFA, itu kan enggak. Tidak semuanya memenuhi itu. Kaya pajak saja, masa masih dianggap itu intervensi.

Bagaimana dengan nasib-nasib klub di tengah sengkarut PSSI dengan Kemenpora?

Ya jadi begini, harapan atau kenyataan bahwa bola itu sangat berarti di Indonesia, kemudian usaha pemerintah sebetulnya tidak jauh-jauh dari itu, semua harapan itu. Tapi kita juga ingin sepak bola itu bukan hanya sekadar ajang yang macam-macam lah, apalagi dipolitisasi, ada judi kemudian akhirnya si pemainnya tidak terbayar, itulah yang kemudian pemerintah ingin bangun. Jadi membuat si klub-klub ini benar-benar klub-klub yang sehat. Dia bagus, menampilkan pemain yang bagus dan juga mendapat gaji yang memadai. Dapat penghasilan, berkepastian dalam pekerjaan.

Nah pemerintah melihat di dalam kaitan dengan ini, banyak kejadian-kejadian yang menuju pada ketidakprofesionalan. Seperti kita tahu, bahkan ada pemain asing, jadi penyesalannya antara olahraga sebagai hiburan masyarakat menjadi hal yang penting tapi pemerintah juga merasa punya kewajiban memproteksi pelaku-pelaku olahraga supaya hak-haknya itu dipenuhi. Pemerintah mencari jalan tengah bagaimana supaya hak-hak ini terpenuhi, hak masyarakat juga. Nah pemerintah masuk supaya gajinya kalau enggak dibayar kita akan bayar kalau tidak ada yang senang ada yang ketawa-ketawa di lapangan tapi pemainnya udah mati sekarat kan ironis.

Kalau FIFA terus menekan apa reaksi BOPI dan Kemenpora?

Kalau disebut FIFA menekan itu kan haknya dia, tapi juga pemerintah punya kewajiban semacam klarifikasi. Klarifikasi, karena pemerintah mengetahui informasi yang masuk tidak lengkap. Sehingga kemudian dia menganggap pemerintah intervensi. Padahal pemerintah tidak intervensi. Yang kedua menganggap rekomendasi BOPI ini berdasarkan kriteria tambahan. Padahal tidak ada kriteria tambahan. Kriteria itu-itu juga, yang pajak, yang utang. Mungkin karena FIFA belum ada klarifikasi, katakanlah, selama ini hanya surat menyurat saja. Sudah pasti ada komunikasi dari BOPI untuk meyakinkan dia bahwa kita tidak intervensi kok. Pemerintah justru membantu supaya klub-klub ini memenuhi syarat yang kalian tentukan sendiri. Begitu.

PSSI juga menggugat di PTUN, bagaimana anda menanggapi ini?

Kami masih belum bisa memberikan keterangan. Tapi yang pasti itu hak dia lah. Hak dia untuk meminta perlindungan kepada negara. Tapi kami lihat ada setidaknya ada bidang hukumlah di sini.

Kalau ini tidak segera diselesaikan bukankah akan ada sanksi dari FIFA kepada PSSI?

Proses untuk itu saat ini sedang berjalan. Kemudian apakah nantinya FIFA benar-benar memberikan sanksi kita belum tahu. Inikan hanya komentar-komentar, kalau-kalau. Tapi seandainya kemungkinan terburuk terjadi, memang benar-benar FIFA tutup matanya, 'sudah saya tidak mau tau', apa boleh buat, kan begitu. Pengalaman beberapa negara yang dikenakan sangsi juga tidak panjang-panjang banget. Dua bulan, tiga bulan ada juga satu tahun. Kalau memang satu tahun, apa resikonya? Memang tim nasional kita tidak bisa main.

Kemudian barang kali pemain asing tidak boleh masuk. Tapi sekarang kita mau ngejar apa sih? Orang rangking nasional kita saja di bawah 157. Artinya apa sih kita bisa yakin Tim Nasional kita bisa ikut bertanding untuk kejuaraan nasional. Sebenarnya itu aja sih. Memang ada resikonya Tim Nasional kita bakal tertunda ya. Tapi apa? Apa itu benar sudah kiamat. Siapa tahu sewaktu-waktu kemudian, itu kemungkinan terburuk ya. Tapi berdasarkan pengalaman FIFA hanya ancam-ancam saja kok.

Maksudnya cuma mengancam saja soal sanksi?

Menurut pengalaman bertahun-tahun diancam-ancam tapi tidak pernah terjadi.

Dari beberapa cabang olahraga di bawah pengawasan BOPI, sepak bola ini memang selalu berbenturan?

Paling seksi. Cabang-cabang lain benturannya tidak begitu kuat. Malah mereka bisa bergabung kok dengan promotor lain.

Apa penyebab benturan ini?

Tapi sebetulnya bicara politis dari dulu. Siapa menguasai bola maka dia akan mendapat konstituen di daerah pilihan itulah. Makanya DPR dari dapil Malang itu teriak keras. Karena pemilik-pemilik klub itu banyak juga dari anggota-anggota DPR. Oke lah siapapun yang memiliki itu dalam konteks ini profesional. Judi misalnya, kita kan tidak bisa mengatakan judi itu macam-macam. Kan tidak bisa dikatakan begitu. Judi memang jelek, tapi apakah anda mampu membasmi judi di sepak bola? kan sulit.

Tapi, sekurang-kurangnya jangan sampai judi itu masuk di lapangan sepak bola. Di luar ajalah. Kalau masih di lapangan sepak bola, yaitu lah yang membuat sepak bola gajah itu kan. Mestinya nendang malah enggak masuk, malah masuk gawang sendiri. Nah itu kan, judi sudah masuk ke lapangan sepak bola. Pengawasannya sudah kena, wasitnya sudah kena. Mungkin dalam hal ini bisa jadi pemain. Sampai ke pemain.

Dari enam klub penunggak pajak itu siapa saja, bisa disebutkan?

Yang saya ingat itu Arema Cronus. Kemudian Persela Lamongan, Persik, Mitrakukar, PBR, Balikpapan kalau tidak salah.

Berapa pajak yang ditunggak?

Kita tidak sampai kepada berapa nilainya. Orang itu ada laporannya kok.

Ada laporan pajaknya?

Belum ada. Akhirnya kita kasih seringan-ringannya kamu pulang ke kampung, laporan, konsultasi dengan kantor pajak. Setelah itu mereka lapor ke kita dan kami anggap itu sudah memenuhi syarat bahwa kamu sudah konsultasi dengan kantor pajak. Sekarang kantor pajak sudah tahu pasti. Jadi kita tidak akan mengejar, mungkin nanti kita akan memberikan sanksi jika belum membayar pajak, kamu tidak bisa ikut.

Barang kali itu yang PSSI artikan sebagai independensi?

Iya, pengertian independen tak tersentuh oleh pajak sekalipun.

Bagaimana seharusnya pengelolaan sepak bola di Indonesia agar bisa maju?

Begini, kalau mau tau lebih lagi, sepak bola itu antara suatu permainan sepak bola dengan suatu bisnis. Sebetulnya jika dikelola dengan baik untuk kepentingan pemain, itu untungnya besar. Karena ada hak komersial, hak siar. Sekarang ini seolah-olah itu terpisah antara bisnis dengan pertandingannya sendiri. Dikelola PT DIGA, kemudian hak kelolanya diserahkan kepada BB Sport. BB Sport ini menjual hak siarnya kepada televisi atau sponsor.

Kemudian judi, yang di sini (sepak bola) diseret ke sini (bisnis). Uang yang masuk ke sini (klub) itu tidak sesuai padahal besar di sini (bisnis). Konon ceritanya 20 persen. Begini, berandai-andai ajalah, misal dari televisi mana masuk 95 juta per tahun, kalau dihitung-hitung Rp 500 miliar per tahun. Kalau dihitung-hitung ongkos apa sih yang dikeluarin BB Sport. Kalau itu turun 50 persen ke sini (klub) saja sebenarnya makmur. Kenyataannya dari informasi yang kami terima PT DIGA itu hanya terima 20 persen.

Jadi agak aneh pemilik saham terbesarnya adalah klub, tapi yang menikmati ini justru malah BB Sport sebagai pemegang hak komersial. Jadi kalau dikelola pemerintah bisa dikelola secara transparan, pembagiannya proporsional. Tidak boleh ada pemain yang tidak dapat gaji, kalau perlu gajinya besar. Dengan gaji besar dia bisa makan, nutrisinya cukup, maka dia prestasinya meningkat. Mestinya kan begitu. Kelihatannya agak susah lah di sini.